PPP Terbelah, SDA Ambil Alih Semua Fungsi dan Tugas Partai

Jakarta - Konflik yang menerpa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin meruncing. Manuver yang dilakukan kubu Sekjen Romahurmuziy dinilai membuat situasi internal partai berlambang ka'bah itu makin tidak kondusif. Menghadang manuver makin liar, Ketua Umum Suryadharma Ali siang tadi mengambil alih total kebijakan partai.

detikcom menerima broadcast SMS yang mengatasnamakan Suryadharma Ali. Isi SMS itu berbunyi SDA mengambil alih total kebijakan politik PPP. Berikut SMS yang diterima detikcom:

"Ass ww. Diserukan kepada Yth : PH DPP PPP, Majelis2 DPP PPP dan Mahkamah Partai DPP PPP, Para Ketua DPW PPP, Mantan Wakil Ketua Umum DPP PPP, Mantan Ketua DPW PPP, bahwa PPP pada saat ini dalam kondisi yang TIDAK BIASA, karena itu Saya Suryadharma Ali Ketua Umum DPP PPP untuk sementara mengambil alih seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab kepartaian dalam rangka menormalkan kembali kondisi partai dari kekacauan.

Oleh karena itu, segala macam surat2 termasuk surat undangan dari DPP PPP untuk keperluan apapun, bila dalam bentuk surat HARUS Ditandatangani oleh Saya Ketua Umum yang sah yg dipilih oleh Muktamar. Apabila dalam bentuk SMS, maka nomor telepon ini 08118772XXX dan 08111333XXX adalah nomor telepon yang merepresentasikan Ketua Umum DPP PPP. Di luar itu, maka surat apapun yg dikeluarkan atau sms apapun yg dikirim atas nama DPP PPP, ADALAH LIAR. !!! "

Ketua DPP PPP Fernita Darwis membenarkan SMS tersebut berasal dari SDA. SMS itu disebarkan kepada seluruh jajaran elite PPP pada pukul 11.00 WIB siang tadi.

"Betul SMS itu. Itu keluar SMS itu karena ada perilaku-perilaku yang mengatasnamakan DPP, termasuk seminar itu (yang akan digelar kubu Romi cs nanti malam). Ini sudah tidak sehat. Maka keluarlah SMS itu," ujar Fernita saat dikonfirmasi detikcom, Sabtu (19/4/2014).

Menurut Fernita, SDA sebagai ketum sah-sah saja mengambil alih total partai karena kondisi saat ini sudah sangat tidak kondusif, dan pengambilalihan itu tidak melanggar AD/ART.

"SMS itu dikeluarkan dalam rangka mengambil alih agar juga tidak ada kesimpangsiuran. Sekarang kan sudah tidak normal, artinya ada banyak jajaran ketuam sekjen banyak, waketum banyak, tapi ketum kan cuma satu hanya Pak SDA, dan beliau adalah yang sah ketika muktamar kemarin. maka supaya tidak banyak, harus tanda tangan dia," cetus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini.

Sampai kapan ambil alih ini dilakukan SDA?

"Ya sampai benar-benar kondusif. Kalau bisa sebelum pilpres lebih bagus," ucapnya.


(rmd/mad)