.webp)
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah menyatakan Anis dan Prabowo sudah bertemu di suatu tempat, meski dia enggan mengungkapkan di mana tempat pertemuan itu. Saat pertemuan berlangsung, PKS mengutarakan visinya tentang koalisi ke Prabowo. Koalisi yang ingin dibangun PKS adalah koalisi yang harus sudah mengantisipasi potensi ketidakharmonisan antar parpol sedari awal.
"Waktu disampaikan ke Pak Prabowo, dia sadar, dan Prabowo yang paling sadar akan kerumitan sistem presidensialisme ini. Itu yang kita ungkap. Bahwa di depan koalisi kan banyak ranjaunya, ranjau itu mesti kita ungkap sedari sekarang," kata Fahri kepada detikcom, Sabtu (19/4/2014).
Fahri menuturkan, sistem presidensialisme di Indonesia memang rumit. Pandangan Fahri terhadap sistem presidensialisme sekaligus mengkritik pandangan Joko Widodo dan PDIP terhadap sistem presidensialisme.
"Jokowi salah ngomong mau memurnikan presidensialisme. Bagaimana caranya, partai sekarang itu ada sepuluh. Kalau mau memurnikan presidensialisme apa menjadi tinggal dua? Kan tidak bisa. Kita nggak mau salah-salah. kita nggak mau jadi bagian koalisi yang gagal," tutur Fahri.
Jokowi pada 10 April lalu pernah menuturkan dirinya mendukung penuh sistem presidensial tanpa bagi-bagi kursi kekuasaan. Menurut Jokowi, bagi-bagi kursi kekuasaan, termasuk kursi menteri, hanya ada di koalisi parlementer. Fahri melanjutkan pandangannya soal koalisi presidensialisme, menurutnya Indonesia tak perlu beralih ke sistem parlementer, namun harus merencanakan koalisi secara lebih baik.
"Kerumitan itu harus dibahas dan dihadapi dari awal. Dibahas agar bisa bertahan konkret lima tahun masa koalisi, jangan ada penipuan di tengah jalan," tutur Fahri.
Namun selain berkomunikasi dengan Prabowo, PKS juga berkomunikasi dengan Ketum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Poin yang dikemukakan PKS kepada Ical, sapaan Aburizal, juga sama seperti yang disampaikan ke Prabowo.
"Ya kita sudah ngobrol memang (dengan Ical). Yang kita sampaikan juga sama," kata Fahri mengkonfirmasi perkataan Waketum Golkar Fadel Muhammad yang menyebut calon mitra koalisi Golkar adalah Hanura dan PKS.
Usai bertutur panjang lebar soal presidensialisme ideal, ngomong-ngomong apakah PKS sudah mencapai kesepakatan koalisi dengan Gerindra dan Golkar? "Kalau kami tetap, bahwa koalisi itu basisnya evaluasi terhadap kegagalan pemerintahan. Daripada kita masuk dalam pemerintahan yang tidak ada jaminan akan suskses, ya mendingan nggak usah," ujar Fahri.
Ternyata sinyal koalisi PKS dengan Gerindra dan atau Golkar juga belum jelas betul. Lalu bagaimana pula dengan ajakan dari koalisi partai Islam yang mengajak koalisi lewat pertemuan di kediaman Almarhum Hasyim Ning, Kamis (17/4) lalu?
"Masih jauh. Kemarin itu cuma undangan dinasihati oleh Ormas-ormas," ujar Fahri.
(dnu/fdn)
