Elite PPP Penentang Koalisi SDA-Prabowo Rapat Hingga Dini Hari

Jakarta - Sejumlah pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menentang koalisi dengan Partai Gerindra menggelar rapat hingga pukul 01.35 WIB. Para elite ini sepakat menyatakan dukungan Ketum PPP Suryadharma Ali ke Prabowo Subianto adalah ilegal.

"Ketua Umum Bapak Suryadharma Ali tidak bisa mengatakan sebagai mandataris Muktamar. Inilah mandataris muktamar yang resmi," tegas Sekjen PPP Romahurmuziy di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta, Sabtu (19/4/2014) dini hari.

Rapat ini dihadiri elite PPP yang tidak datang pada deklarasi dukungan PPP ke capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mereka mengklaim sebagai mandataris Muktamar PPP yang resmi.

Rapat ini juga dihadiri sejumlah petinggi yang dipecat dan direposisi oleh Suryadharma. Hadir dalam rapat Sekjen PPP Romahurmuziy yang memimpin rapat, Waketum Suharso Manoarfa, Waketum Emron Pangkapi, Waketum Lukman Hakim Syaifuddin, Ketua Dewan Majelis Pakar DPP PPP Zarkasih Noor, dan lainnya.

"Termasuk 25 orang pengurus DPP," imbuh Romi, sapaan Romahurmuziy.

Mereka-mereka ini menyatakan tidak diundang dan diberitahu mengenai acara deklarasi dukungan ke Prabowo pada Jumat sore (18/4) kemarin.

Bahkan Romi baru tahu dari media massa bahwa ada acara deklarasi dukungan Suryadharma ke Prabowo. Romi terkejut dengan acara deklarasi dukungan itu.

"Sampai dengan penyelenggaraan tadi sore, tidak satupun pengurus diundang dan atau diberi tahu. Saya mengalami keterkejutan. Tidak satupun 50 pengurus harian DPP ini diberi tahu," tuturnya sambil menunjuk ke sekitar 25 orang pengurus yang duduk di ruang rapat ini.




(dnu/fdn)