.webp)
"Saya sebagai Wakil Ketua Umum internal yang tugasnya pembinaan daerah hari ini melakukan pengecekan dan komunikasi di daerah-daerah dan juga dengan sekjen partai," ujar Emron dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Menteng, Jakata Pusat, Kamis (17/4/2014).
"Kesimpulannya adalah sampai sore hari ini tidak ada bukti-bukti nyata surat keputusan partai soal pemberhentian itu," lanjutnya.
Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, menurut Emron, mengatakan bahwa SK itu ditandatangani dini hari dengan menggunakan pasal 9 AD/ART. Namun Emron menegaskan hingga detik ini pihaknya tidak menemukan surat itu.
"Dan tidak ada rapat yang menggunakan pasal tersebut," kata Emron.
Emron juga sudah berkomunikasi dengan Waketum PPP Suharso Monoarfa yang mengatakan bahwa dirinya belum menerima surat pemberhentian tersebut.
"SK yang dipolemikkan itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya psywar saja oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat gaduh partai," ujarnya.
"Status surat yang diributkan itu adalah surat bodong," imbuh Emron.
Mengakhiri jumpa persnya, Emron sempat berpantun.
"Apalah tanda batang putat banyak canangnya. Apalah tanda orang dipecat
orang yang dipecat harus kelihatan SK-nya," katanya.
(sip/van)
