.webp)
"Saya mengharapkan bahwa perbedaan di PPP harus segera diakhiri. Kembali saja pada AD ART, diselesaikan. Tidak perlu lama-lama permasalahan ini. Ini kan perbedaan pendapat saja. Karena ini partai islam, perbedaan pendapat itu rahmat," ujar Sekretaris MPP PPP Lukman Hakim Hasibuan kepada detikcom di Kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/04/2014).
Lukman juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada niat dari wilayah manapun untuk memakzulkan Ketua Umum Suryadharma Ali. Menurutnya memakzulkan ketua umum di tengah jalan itu tidak lazim. "Jangan kita biasakanlah," tandasnya.
Terkait ucapannya yang mengatakan SK pemecatan tersebut adalah SK bodong, Lukman mengatakan tidak bermaksud menuduh demikian. Menurutnya itu hanyalah bentuk kekhawatiran yang ia rasakan.
"Saya tidak menuduh SK itu bodong, saya hanya mengkhawatirkan bahwa SK itu bodong. Hanya kekhawatiran saya jangan-jangan disalahgunakan orang. Kan itu bisa. Karena menurut sekjen dia tidak ikut menandatangani. Jadi pengertian saya kalau memang itu tidak sah, siapa yang mainkan ini. Jadi kekhawatiran," ujar Lukman mengklarifikasi.
Lukman yang mengaku hingga saat ini belum melihat SK pemecatan tersebut dan menyerahkan seutuhnya kepada penanggung jawab partai yang diberi mandataris yaitu Ketum Suryadharma Ali.
"Kalau memang SK itu sudah ditandatangani Ketum dan wasekjen, itu hak mereka lah. Mereka kan pengurus harian. Penanggung jawab partai ini kan ketua umum, dia mandataris karena dipilih saat muktamar," jelasnya.
Lukman pun menambahkan meski sebagai pemegang mandataris Ketua Umum Suryadharma Ali memilili hak Prerogatif, hal tersebut wajib disampaikan kepada rapat harian segera.
"Sebagai mandataris partai dia bisa melihat kalau gejala ini gelaja yang tidak baik untuk merusak partai, dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan partai. Jadi dia perlu menyampaikan ini kepada rapat harian segera," papar Lukman.
Selain itu Lukman pun meminta agar Ketum Suryadharma Ali segera menjelaskan mengenai kedatangannya saat Kampanye Gerindra lalu yang menjadi akar permasalahan.
"Hadir di tempat Prabowo itu ijtihad ketua umum. Ijtihad itu usaha yang sungguh sungguh, dia sebagai ketua umum. Dalam anggaran dasar dia wajib melaporkan itu. Segeralah rapat sampaikan ini ijtihad saya. Di dalam agama Islam kalau ijtihad salah itu pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Sampaikan saja dalam rapat harian. Selesai. Ga perlu gonjang ganjing," pungkas Lukman.
(trq/trq)
