"Surat suara tertukar kok lebih banyak sekarang dari pemilu 2009. Jadi kurang teliti. Padahal petugasnya sudah di-training, harusnya jauh lebih siap dari 2009," kata Jimly di kantornya, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2014).
Menurut Jimly, selain karena faktor KPU yang tidak cermat dalam mengelola surat suara, terutama yang sering disebut terjadi saat proses sortir, hal itu juga dinilai karena sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak.
"Itu masif, tapi tidak terstruktur. Saya rasa ini faktor sistem suara terbanyak, tiba-tiba lalu aktornya jadi banyak bersaing. Itu tak diperhitungkan, ternyata dampaknya seperti tak dibayangkan," ujarnya.
"Saya pun lalai mengantisipasi itu, saya selalu berharap optimis tentang pemilu 2014, tapi tidak seperti yang kita harapkan," ungkap mantan ketua MK ini.
Jimly berharap KPU bisa mengevaluasi kerja-kerjanya akibat tertukarnya surat suara yang tersebar di 30 provinsi tersebut. Terutama evaluasi secara struktur dari KPU RI sampai KPPS.
"Kita tidak boleh abaikan kenyataan ada masalah yang harus diatasi, itu yang saya imbau seluruh KPU seluruh Indonesia," Jimly menegaskan.
Sebelumnya, berdasarkan data biro logistik KPU hingga Rabu (16/4) kemarin, pemungutan suara ulang digelar di 785 TPS yang tersebar di 30 provinsi. Dari total 33 provinsi, hanya Gorontalo, Sulawesi Tenggara, dan Papua Barat yang tidak ada pemungutan suara ulang.
(bal/brn)











































