Drama SK 'Bodong' Pemecatan Suharso Monoarfa

Jakarta - Konflik internal PPP mulai memakan 'korban'. Suharso Monoarfa yang dituding sebagai biang kerok penggulingan Ketum Suryadharma Ali dipecat dari posisi Waketum. Suharso pun melawan dan menuding SK pemecatannya ilegal.

Surat pemecatan Suharso dan 4 orang petinggi PPP diteken langsung oleh Ketum PPP Suryadharma Ali plus Wasekjen Syaifullah Tamliha.

"Yang dipecat Wakil Ketua Umum Pak Suharso Monoarfa, Ketua DPW Jabar Rahmat Yasin, yang ketiga Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Sulsel Amir Uskara, dan Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal," kata Syaifullah kepada detikcom, Rabu (16/4/2014).

Alasan pemecatan pun ditegaskan karena kelima orang itu membuat gerakan yang bertentangan dengan AD ART, yaitu mencoba mendesain rapat penggulingan Ketum PPP Suryadharma. Mereka juga pernah menggalang mosi tidak percaya terhadap Suryadharma.

"Mosi itu ditandatangani 26 DPW. Mereka membuat kisruh," ujar Tamliha.

Mosi itu digalang lantaran Suryadharma diam-diam merapat ke Prabowo Subianto sebelum ada keputusan partai. SDA bahkan menghadiri kampanye akbar Gerindra, tindakannya dianggap melanggar kode etik partai.

Namun rupanya pemecatan Suharso Monoarva tersebut tidak disepakati semua elite PPP. Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP bahkan bereaksi keras terkait pemecatan Suharso.

"SK bodong itu yang keluar," kata Sekretaris MPP PPP Lukman Hakim Hasibuan kepada wartawan di kantor DPP PPP, Jl Diponegoro, Menteng.

Monoarfa pun tak tinggal diam. Dukungan dari internal yang masih kuat kepada dirinya. Monoarfa pun menegaskan dirinya masih berstatus sebagai Waketum PPP sampai saat ini, sama seperti Emron Pangkapi yang menggalang dukungan penggulingan Suryadharma Ali.

"Itu ilegal karena tidak ditandatangani sekjen. Untuk tanda tangan keputusan partai bukan kewenangan wakil sekjen. Ada apa ini ya?" gugat Suharso.

DPP PPP pun bakal menggelar rapat penting terkait hal ini. Untuk mencari solusi di tengah benang kusut drama 'SK Bodong' pemecatan Suharso.

(van/trq)