Perlukah Jokowi Membentuk Sekretariat Gabungan?

Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Margarito Kamis menilai pembentukan sekretariat gabungan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan langkah tepat. Koalisi dalam bentuk Setgab itu bertujuan menguatkan sistem
presidensial.

Meski dalam kenyataanya fungsi Setgab tak maksimal untuk mengamankan kebijakan pemerintahan Yudhoyono. Namun menurut Margarito, Jokowi jika nanti terpilih sebagai presiden harus membuat koalisi serupa. Agar kegagalan Setgab tak terulang, harus ada code of condact yang disusun bersama oleh partai anggota koalisi.

Misalnya tentang hal-hal yang boleh dilakukan, dan tidak. Serta sanksi jika ada anggota koalisi yang melanggar komitmen bersama. Pada titik inilah diperlukan suatu keterampilan politik dari seorang Jokowi. Menurut Margarito, untuk mengendalikan mitra koalisi Jokowi bisa meniru mendiang Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt.

Presiden Amerika Serikat ke-32 itu menggunakan Istana sebagai panggung komunikasi dengan rakyat. Jokowi bisa meniru langkah Roosevelt tersebut. Apabila ada kebijakan dari pemerintah yang diganjal oleh salah satu anggota koalisi, Jokowi bisa membuka itu langsung kepada rakyat.

"Misalnya, ada kebijakan Jokowi yang sebenarnya berpihak ke rakyat namun diganggu oleh partai. Buka saja ke masyarakat, siapa dan apa kepentingannya," papar Margarito.

Syaratnya kata Margarito, Jokowi tak tersandera oleh kepentingan partai politik yang mengusung dia. "Jokowi tak boleh terkerangkeng oleh kepentingan tertentu. Kalaupun terkerangkeng dia hanya boleh terkerangkeng kepentingan rakyat, jadi boneka rakyat," kata Margarito.


(erd/van)