Keluarga Marhaenis Desak Kasus Munir Segera Dibereskan

Solo - Keluarga Besar Marhaenis (KBM) mendesak kepada pemerintah agar segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Air. Termasuk yang harus segera dituntaskan adalah penyelidikan secara transparan tentang penyebab kematian aktivis HAM, Munir. Sekretaris Dewan Pengurus Nasional (DPN) KBM, Eko Suwanto, mengatakan bahwa pemerintah harus membuat skala prioritas yang jelas untuk penyelesaian berbagai kasus. Salah satu kasus yang mendesak untuk ditangani adalah kasus kematian Munir. Menurut Eko, sikap itu merupakan sikap politik yang dirumuskan dalam Munas I KBM di Cibubur tanggal 9 s/d 11 desember 2004 lalu. "Dalam program 100 hari presiden baru itu, pemerintah harus menghasilkan penyelesaian kasus-kasus urgen secara kongkret. Di antara yang harus segera diselesaikan adalah menuntaskan kasus Munir, kasus TKI dan kasus kekerasan terhadap perempuan secara cepat, tegas, dan transparan," ujar Eko kepada detikcom, Selasa (14/12/2004). "Kasus kematian Munir tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kematian seorang aktivis yang kehadirannya sangat dibutuhkan banyak orang menderita atau teraniaya. Jika tidak ada pengusutan secara tuntas dan transparan, kami khawatir akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan demokrasi serta bisa-bisa menjadi modus baru untuk pemberangusan oposisi," lanjutnya.Sikap politik lainnya yang dihasilkan dalam Munas KBM, lanjut Eko, adalah mendesak pemerintah dan menyerukan kepada seluruh rakyat untuk melakukan aksi-aksi nyata dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sikap politik tersebut nantinya akan disampaikan langsung kepada presiden sebagai sikap organisasi."Dalam waktu dekat kami akan segera menghadap Presiden. Selain para pengurus baru hasil munas hendak memperkenalkan diri, juga akan menyampaikan berbagai aspirasi termasuk sikap politik tadi," ujar pemuda asal Wonogiri tersebut. (nrl/)