Hidayat Nurwahid: Perlu Diatur Larangan Rangkap Jabatan

Jakarta - Ketua MPR Hidayat Nurwahid tidak mempermasalahkan rencana majunya Wapres Jusuf Kalla sebagai calon Ketua umum Partai Golkar. Namun ke depan perlu dikaji apakah perlu dibuat aturan larangan rangkap jabatan publik dan partai politik.Nurwahid, yang dimintai tanggapannya tentang rencana pencalonan Kalla sebagai Ketua umum Golkar, menyatakan ia memang pernah mengimbau agar tidak ada rangkap jabatan. Ia sendiri mundur sebagai Ketua umum PKS begitu terpilih sebagai Ketua MPR."Saya secara konsisten sudah mundur. Publik bisa menilai mana yang bermanfaat, apakah merangkap atau tidak. Yang menjadi kendala, tidak aturan formal yang melarangnya. Jadi kembali pada masing-masing individu dan aturan internal parpol," kata Nurwahid ketika dihubungi detikcom melalui telepon selulernya, Selasa (14/12/2004).Dijelaskan Nurwahid, saat ini dalam Kode Etik DPR sudah ada larangan rangkap jabatan. Tapi rangkap jabatan dengan jabatan publik tidak termasuk yang dilarang. Sehingga sebagai upaya perbaikan ke depan itu aturan ini perlu dimasukkan dalam Kode Etik DPR.Sementara untuk aturan yang tidak hanya mengikat anggota DPR, perlu dimunculkan perubahan UU Partai Politik. Misalnya saat ini sudah ada aturan yang melarang anggota TNI dan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota legislatif, dan harus mundur bila mencalonkan diri. "Larangan rangkap jabatan bisa dimasukkan di situ," jelas Nurwahid.Majunya Kalla sebagai calon Ketua umum Golkar, lanjut Nurwahid, harus dikembalikan kepada yang bersangkutan sendiri dan aturan internal di Golkar. "Kembali ke individu, hati nurani, dan jaminan kepada publik bahwa rangkap jabatan tidak mengganggu kinerja di pemerintahan."Dijelaskan Nurwahid, PKS sudah merasakan betul manfaat dari larangan rangkap jabatan. Namun ia tidak bisa mendikte pihak lain agar mengikuti PKS. "Jadi, kembali kepada masing-masing organisasi, individu. Kembali pada hati nurani."Ditanya tentang kemungkinan majunya Kalla untuk menguasai Golkar guna memperkuat kekuasaan, Nurwahid tidak menafikkan itu. "Tidak bisa dihindari adanya kepentingan politik. Tapi saya berharap nuansa Pak Jusuf Kalla adalah untuk perubahan. Harus diingat betul dia dipilih langsung oleh rakyat," tegas Nurwahid. (gtp/)