"PBB merasa terhakimi oleh hasil quick count yang meluas, padahal kami punya data yang berbeda," ujar Wibowo dalam jumpa pers di kantor DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jaksel, Jumat (11/4/2014).
Wibowo mengatakan, hasil quick count bukan saja merugikan PBB tapi juga masyarakat umum. Apalagi banyak daerah yang harus dilakukan pemungutan suara ulang karena kesalahan teknis administratif.
"Kami merasa sebagai pihak yang dirugikan. Ini akan mempengaruhi psikologis pemilih yang melakukan pemilu ulang. Kami menganggap ini sebagi kebohongan publik. Lembaga survei dan quick count tidak punya risiko sama sekali, berbeda dengan psikologis partai politik," tuturnya.
"Nanti hasil KPU akan membuktikan data mana yang lebih benar," ucap Wibowo.
(rmd/brn)











































