.webp)
Sebagai partai yang menempati peringkat tiga besar hitung cepat Pileg selain Golkar, PDIP dan Gerindra diingatkan agar tak asal koalisi begitu saja dengan partai lainnya demi memenuhi syarat pengajuan capres.
Banyak pertimbangan yang mesti dicermati oleh partai yang mengusung kadernya sebagai capres agar tak salah langkah. Berkaca pada ajang Pilpres 2009 lalu, kegagalan koalisi PDIP dan Gerindra bisa menjadi pelajaran berharga saat ini.
Ketika itu calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP dan Gerindra, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, kalah telak dari pasangan SBY dan Boediono. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Dwipayana, mengatakan mengacu pada Pilpres lalu, koalisi antara PDIP dengan Gerindra dipaksakan.
"Dalam waktu yang relatif singkat, kedua partai itu berkoalisi demi menghadang laju kandidat capres lainnya (SBY-Boediono dan Jusuf Kalla-Wiranto)," ujar Arie saat berbincang dengan detikcom, Kamis (10/4/2014).
Namun, Arie mengamati saat itu koalisi yang dijalin PDIP dan Gerindra dilakukan dengan kawin paksa dalam waktu mepet untuk memenuhi persyarataan elektoral yang didasari pada pragmatisme kekuasaan. "Mereka tidak membangun platform ideologis dan kesesuaian platform kebijakan," kata dia.
Dengan begitu, Arie menegaskan bahwa koalisi yang akan dilakukan oleh partai-partai sekarang ini tidak bisa hanya berdasarkan kepentingan sesaat demi meraih kekuasaan semata.
Namun Arie juga mengingatkan bahwa koalisi bisa dijalin tanpa perlu didasari pada kesamaan ideologis partai. "Misalnya tidak harus nasionalis dengan nasionalis tapi bisa juga dilihat dari sisi historis partainya yang memiliki kedekatan dan juga adanya kesamaan konsep ekonominya," Arie menuturkan.
Ajang Pilpres 2014 bakal digelar 9 Juli mendatang. Dengan waktu yang hanya sekitar tiga bulan, mampukah parpol menggalang koalisi yang kuat tak hanya sekadar memenangi pertarungan tapi juga mampu menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efektif?
(brn/rmd)
