Menteri Pendidikan Jamin Ujian Nasional Lancar

Menteri Pendidikan Jamin Ujian Nasional Lancar

- detikNews
Kamis, 10 Apr 2014 13:27 WIB
Menteri Pendidikan Jamin Ujian Nasional Lancar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M.Nuh
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh optimistis pelaksanaan Ujian Nasional tahun ini tidak seperti tahun lalu yang terkendala dengan berbagai persoalan seperti pendistribusian kertas soal ujian.


Untuk tahun ini, persoalan tersebut di UN tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat dijamin lebih rapi sehingga sudah siap pada Minggu (13/4) atau H-1 sebelum pelaksanaan UN.

"Berangkat pengalaman dari setahun lalu kan seminggu sebelumnya sudah pusing. Tahun ini kok rasa-rasanya sudah bagus. Pendistribusian kertas ujian sudah masuk tanggal 26 Maret. Itu sudah masuk provinsi dan relatif bagus," kata Nuh saat ditemui di Gedung A kantor Kemendikbud, Jakarta Selasa (10/4/2014).

Mantan Rektor Institut Teknologi Surabaya (ITS) itu mengatakan berdasarkan teleconference dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta Kepala Dinas Pendidikan dari 33 provinsi, hari ini, persoalan pendistribusian soal ujian diklaim bisa teratasi.

Sejumlah daerah yang tahun lalu mengalami gangguan keterlambatan distribusi soal ujian seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Banten mengaku sudah mempersiapkan secara matang dan memprediksi tidak akan terulang kembali persoalan sebelumnya.


"Termasuk Papua, Insya Allah sampai karena pengiriman dan koordinasi dengan percetakan sudah jauh-jauh hari. Rasanya-rasanya sekarang sudah selesai soal distribusi kertas ujian ini," kata Nuh.

Meski demikian, dia tetap menghimbau kepada setiap pengawas pelaksaan UN di daerah agar tetap memantau secara detail proses pendistribusian agar potensi kebocoran soal tidak terjadi. Dari pengalaman tahun lalu, Nuh tidak ingin ada isu terkait kebocoran jawaban beberapa hari sebelum pelaksanaan UN.

Menurut dia, yang penting setiap pengawas di daerah memiliki kejujuran dalam melakukan tugas kontrolnya. Nuh menekankan tiga pihak sebagai pengawas utama pelaksanaan UN di daerah yaitu Dinas Pendidikan, Kepolisian, serta Universitas bisa saling berkoordinasi secara maksimal. Persoalan lain seperti pelaksaan UN pasca Pemilu Legislatif menurutnya juga bukan masalah karena pihak Kemendikbud berkaca dari pengalaman tahun lalu.

"Kita punya niat yg sama. Kita pasang telinga, mendeteksi kalau ada dugaan-dugaan terjadi penyimpangan, sampaikan kepada pengawas. Kalau tidak dijaga kerahasiannya, maka martabat UN itu tidak punya nilai," katanya.

(hat/erd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads