.webp)
"Ada beberapa daerah yang dilaporkan, anggota KPU dan petugas pelaksana di PPK itu menawarkan jasa kepada caleg pimpinan parpol setempat," kata Jimly dalam jumpa pers bersama KPU dan Bawaslu di kantor Bawaslu di Jl MH Thamrin, Jakpus, Senin (7/4/2014).
Menurutnya, laporan itu bersifat sekadar obrolan dari pimpinan parpol kepadanya selaku ketua DKPP, usai parpol melakukan evaluasi atas hasil kampanye di seluruh Indonesia.
"Hasil rapat internal, mereka evaluasi kampanye muncul kasus itu. Lalu partai lain kok sama, ada 3 partai. Ada di Jawa dan luar Jawa, umumnya luar Jawa," ujarnya.
"Itu kasus di daerah, tapi karena banyak, lebih dari 3, maka kita khawatir jangan sampai ini jadi gejala umum," imbuh Jimly.
Jimly mengatakan, kasus itu terjadi tak hanya di tingkat PPK tapi juga tawaran dari oknum KPU di tingkat Kabupaten/kota. "Saya pikir ini serius, ada yang nawarin mau menang apa mau kalah," ucapnya.
"3 Parpol itu mengeluhkan kok sekarang agak vulgar. Saya yakinkan pimpinan partai, ini gejala sporadis bukan gejala umum dan kita jangan generalisir," lanjut Jimly
Untuk menghadapi masalah seperti itu, Jimly mengatakan sudah berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk lebih ketat dalam pengawasan internal dan ke bawahan mereka.
"Kita juga sudah berbicara dengan Ketua KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajaranya untuk tetap waspada jangan merasa sudah baik-baik saja," ucap mantan ketua MK itu.
(bal/trq)
