.webp)
"Kita belum dapat laporannya, kalau ada laporkan saja. Kita mengharapkan masyarakat juga ikut mengawasi," kata Komisioner Nelson Simanjuntak di kantornya, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).
Nelson menegaskan penyelenggara pemilu dilarang mengkampanyekan seorang caleg atau parpol. Ada sanksi yang disiapkan bagi mereka yang melanggar.
"Penyelenggara pemilu tak boleh memberikan dalam bentuk apapun, baik itu kartu nama atau apapun, harus netral," tandasnya.
Warga RT 1 RW 14 Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, bernama Arif mengaku menerima formulir C6 yang diselipkan dua kartu nama caleg Hanura dari seorang oknum KPPS wilayahnya.
"Saya dikasih dua kartu nama, karena di rumah saya ada dua pemilih, saya dan istri. Tadi dikasihnya jam 11.00 WIB," tutur Arif saat dihubungi detikcom, Senin (7/4/2014).
Arif mengatakan oknum itu menyerahkan kartu nama tanpa memberi penjelasan. Saat itu dia tak protes, namun hatinya tak terima.
"Harusnya kan mereka netral. Tapi tadi saya ambil kesempatan, saya foto pakai handphone," ujarnya.
Kartu nama yang dibagikan oknum itu milik seorang caleg Hanura bernama Fahmi Zulfikar. Kartu nama itu didominasi warna oranye. Ada foto close up Fahmi memakai baju warna oranye di kartu itu. Di atas foto, terdapat tulisan namanya, lengkap dengan nomor urut dan ajakan memilih bertuliskan "Coblos No. 1".
Di atas tulisan "Coblos No. 1", ada tulisan INGAT NO. 10 PARTAI HANURA lengkap dengan lambang partai.
(bal/trq)
