Bupati Kuker Merasa Dikudeta

Kutai - Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Syaukani menilai ada unsur kudeta dalam penggantian dirinya dan penunjukan pejabat sementara oleh Gubernur Kaltim Suwarna. Syaukani juga menyesalkan penggantian dirinya yang dinilainya melecehkan DPRD Kutai Kertanegara (Kuker)."Yang saya sesalkan cara penggantian bupati ini tidak benar. Sebab dari segi hukum yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah adalah DPRD. Tapi gubernur tidak mengindahkan rekomendasi yang tetap mengangkat saya sebagai bupati. Ini terkesan kudeta," kata Syaukani saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Maluhu, Tenggarong, Kutai, Senin (13/12/2004).Meski pun demikian Syaukani menegaskan bahwa pada prinsipnya ia legowo dan ikhlas karena ini adalah kebijakan gubernur berdasarkan keputusan menteri dalam negeri. "Walau sebenarnya sekarang belum ada peraturan pemerintah tentang pilkada itu," katanya.Yang disesalkan, lanjutnya, gubernur, yang tidak pernah berkoordinasi dengannya soal penggantian bupati. "Ini ada miskomunikasi dan misinformasi. Saya selama ini tidak pernah ketemu dengan gubernur. Saya telepon saja tidak pernah diangkat. Seharusnya kalau berkoordinasi kan kita bisa menyiapkan serah terima jabatannya."Syaukani juga menilai pemerintah telah melecehkan DPRD Kuker karena DPRD telah mengukuhkanya sebagai bupati sampai pilkada pada Juni 2005. "Seharusnya keputusan DPRD itu menjadi pertimbangan gubernur kepada menteri. Tetapi yang terjadi justru pelecehan terhadap DPRD, pelecehan terhadap otonomi daerah, serta pelecehan terhadap UU dan hukum."Syaukani juga menyatakan siap bersaing dengan pejabat sementara bupati Awang Darmabakti maupun calon-calon dalam pilkada 2005 nanti. "Kalau saya memenuhi syarat dan kalau dipilih kembali oleh rakyat, insya Allah saya akan mencalonkan kembali." (gtp/)