.webp)
"(Masalah properti) Ini baru dipropose setelah kita mencoret jumlah penumpangnya. Waktu itu supaya bisa layak bisnis dia bilang penumpangnya lebih 200 ribu orang (per hari), kita bilang itu enggak masuk akal, paling 100 ribu orang. Nah supaya tetap layak bisnis mereka bilang harus ada property 20 ribu M2,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (4/4).
Ahok menuturkan, properti yang diminta tersebut meliputi pembangunan mal setinggi 3-4 lantai di atas stasiun kereta. Menurutnya, penghitungan biaya sewa dan konstruksi mall tersebut tidak masuk akal.
"Dia mintanya agak aneh, jadi mau bikin mal 3-4 lantai di atas (stasiun) kereta, apa enggak kacau balau. Secara tata kota bagus enggak seperti itu, konstruksinya berapa mahal. Lalu apa masuk akal kalau mau disewain Rp 25 juta/m/tahun?" katanya.
Sementara Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Gamal Sinurat menyatakan persoalan properti monorel berkaitan dengan rencana tata ruang stasiun depo. Gamal bilang, stasiun depo itu bermasalah karena melewati ruang terbuka hijau di kawasan taman Grogol.
"Jadi itu tadi sebetulnya nanti dibangun jadi stasiun depo dan di stasiun itu ada aktivitas komersial yang bisa membawa keuntungan untuk pihak pengelola. Memang ada bagian untuk pemprov dan ini sebetulnya belum ketemu karena pemprov ingin tahu mereka bisa untung berapa. Setelah itu nanti kita atur perjanjian kerjasama, sekian persen untuk pemerintah," jelas Gamal ketika ditemuinya di Balai Kota.
Gamal melanjutkan, perhitungan secara menyeluruh belum dapat dilakukan karena luas bangunan stasiun juga belum bisa ditentukan, khususnya yang melewati jalur ruang terbuka hijau. “Karena kita mau hitung pendapatan mereka tergantung dari luas area komersial yang ada di area stasiun gitu," paparnya
Sarwo Handayani, Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan berbeda. Dia menyebut perjanjian kerjasama tak kunjung disepakati karena masih menunggu business plan dan urusan tata ruang PT Jakarta Monorel. Sarwo menegaskan pemerintah tidak mendapat bagian dari properti yang digunakan secara komersil tersebut.
"Penghitungan yang belum bukan tentang itu (berapa persentase yang didapat pemerintah untuk penggunaan properti), tinggal business plan dan tata ruang propertinya. Keduanya sangat terkait. Tetapi kita ingin agar nanti mereka berkelanjutan, kita harus diyakinkan betul, jangan asal dikasih saja," ungkapnya.
(ros/ndr)
