.webp)
"Politisasi pemekaran ini jadi bayi prematur, penataan daerah otonom baru yang tumbuh abnormal. 80 persen daerah baru terbilang itu sekarang gagal," kata Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng dalam diskusi 'Platform Politik Desentralisasi Parpol Peserta Pemilu 2014' di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Jumat (4/4).
Dia menjelaskan kondisi ini ironis karena parpol yang duduk di legislatif bakal memiliki peranan kebijakan otonomi ke depan. Sementara, menurutnya ada beberapa problem aktual terkait otonomi saat ini antara lain ketergantungan fiskal daerah yang tinggi terhadap pusat.
Rinciannya, karena ada 80 persen atau 381 daerah yang memiliki rasio pendapatan asli daerah (PAD) atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kurang dari 10 persen.
Belum lagi problem ancaman kebangkutan daerah karena alokasi terbesar digunakan untuk birokrasi yaitu belanja pegawai dengan penyebaran ada di 276 kabupaten/kota yang menghabiskan 50-75 persen dari APBD.
"Platform desentralisasi ini yang ditanyakan bagaimana? Karena sejak 1999 atau hampir 15 tahun itu yang terjadi bukan kesejahteraan. Bahkan 25 persen untuk kepentingan masyarakat dari APBD itu juga enggak efisien karena dibagi lagi untuk bansos, dana hibah," ujarnya menguraikan.
Dia pun menyindir parpol karena persoalan desentralisasi ini bakal sulit ditagih publik karena tidak ada utang atau janji kampanye yang di sampaikan saat kampanye.
Kalaupun ada, hal itu hanya sebagai ajang penarik suara untuk konstituen parpol atau caleg yang berada di daerah. Namun, kenyataannya berjalan lamban dengan penataan yang tidak baik. Sementara, masih ada sekitar 87 usulan untuk daerah otonom baru (DOB) yang masih tertahan di Dewan.
"Untuk lima tahun ke depan masalah ini suram sih tidak. Masih cerah dan harapan, cuma cerahnya tidak jelas. Ya, karena ini bukan isu yang laku dijual. Parpol cenderung menjual isu figur, ketokohan dan wacana elit," katanya.
(hat/brn)
