Tarik Menarik DPD II Menjadi Peserta Munas Golkar

Jakarta - Tarik menarik agar DPD kabupaten/kota menjadi peserta dalam Munas VII Partai Golkar makin menguat. Masing-masing kubu tetap bersikukuh dengan argumennya.Kubu pertama dari pihak DPP Partai Golkar berdalil ART tidak mengatur DPD II menjadi peserta munas. "Bila DPD II diberi hak suara maka ada konsekuensi pada musyawarah daerah di tingkat I dan II," ujar ketum Golkar Akbar Tandjung beberapa waktu lalu.Pasal 25 ayat 2 ART menyatakan peserta munas adalah Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I, Unsur Ormas pendiri dan yang didirikan Golkar serta Ormas yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golkar.Sementara kubu kedua adalah dari DPD II yang didukung oleh sesepuh partai seperti mantan wapres Sudharmono dan mantan Menteri Penerangan Harmoko. Selain itu, 2 kandidat ketum yakni Wiranto dan Surya Paloh juga turut mendukung aksi ini. Mereka berdalih Munaslub 1998 sudah memutuskan DPD II menjadi peserta dalam munas.Bila diberi hak suara tentu saja ini akan berdampak pada jumlah suara dalam munas. Jumlah suara dalam munas kali ini diperkirakan berjumlah 36. Jumlah tersebut terdiri dari 33 suara DPD I, 1 suara DPP, 1 suara onderbouw yang berjumlah 8 organisasi, dan 1 suara dari organisai sayap yakni Kesatuan Pembaharuan Partai Golkar dan Angkatan Muda PG. Namun, bila DPD II diberi hak suara maka munas sedikitnya akan memiliki 476 suara. Komposisi itu terdiri dari 36 suara ditambah suara yang dimiliki 440 DPD II.Jadi, wajar bila Wiranto dan Surya Paloh mendukung pemberian hak suara bagi DPD II. Apalagi, Akbar memang kerap mengunjungi musda tingkat I yang memilih ketua DPD I. Tentu saja, bagi kubu Akbar akan memilih jumlah peserta munas yang lebih sedikit dibandingkan yang besar karena lebih mudah menghandlenya. Dan Akbar pun punya pengalaman buruk ketika dikalahkan Wiranto dalam konvensi Partai Golkar beberapa bulan silam.Dalam Rapimnas pada 10 Desember lalu dikabarkan 6 DPD I menolak tegas rancangan Tatib yang disiapkan DPD. Mereka adalah Lampung, NAD, Riau, Bali, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.Tarik menarik ini, di mata peneliti politik dari LIPI Ikrar Nusa Bhakti adalah hal yang wajar. "Wajar kalau kubu Akbar ingin mendominasi di partai dengan berupaya mempertahankan tatib dan AD/ART," tukasnya dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (12/12/2004).Ikrar mengatakan kubu Akbar saat memimpin Golkar memang mempunyai beban berat. "Di dalam tekanan dan kritik agar Golkar dibubarkan, Akbar terus melakukan konsolidasi dan akhirnya bisa membawa kemenangan dalam pemilu 2004," tandasnya.Dan lagi, lanjut dia, munas mendatang akan banyak membawa pengaruh terhadap Golkar dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. "Munas sekarang memang harus bisa menghasilkan visi dan misi yang sesuai dengan harapan masyarakat sehingga kemenangan pemilu 2009 bisa diraih," kata Ikrar.Suasana tarik menarik ini tentu akan makin memanas saat mendekati hari pelaksanaan. Kubu Wiranto dan Surya Paloh pun disebut-sebut terus menggalang kekuatan untuk merubah tatib. Jadi atau tidaknya DPD II memiliki hak suara akan tergantung suara-suara DPD I dalam munas mendatang.Akankah DPD I mendukung usul itu karena tentu saja akan berdampak pada adanya pemilihan ketua DPD I yang disesuaikan dengan AD/ART baru. Kita tunggu saja. (ton/)