Ketum Gerindra: Kalau Prabowo Jadi Presiden, Persoalan TKI Nomor 1

Ketum Gerindra: Kalau Prabowo Jadi Presiden, Persoalan TKI Nomor 1

- detikNews
Sabtu, 29 Mar 2014 00:16 WIB
Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya menilai pemerintah lamban merespos setiap kejadian buruk menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri seperti kasus Satinah yang terancam mati. Kalau Prabowo Subianto menjadi presiden, persoalan ini bakal menjadi prioritas pertama yang dibenahi.

Ketua Umum Gerindra Suhardi mengatakan seharusnya Presiden sebagai kepala negara turun tangan dalam berkomunikasi aktif dengan pemerintah Arab Saudi. Persoalan ini harus dilihat secara menyeluruh karena ini
juga salah pemerintah yang tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

"Ya, ini pemerintah kurang sekali. Harusnya presiden turun tangan. Malaysia deh kita lihat sebagai perbandingan," ujar Suhardi saat ditemui di Rumah Makan Gudeg Sagan, Yogyakarta, Jumat (28/3).

Menurut dia, pemerintah membantu warganya yang kesulitan jangan menunggu di desak masyarakat baru bergerak. Sangat tidak layak, katanya, pahlawan devisa negara kurang diperhatikan. Apalagi kondisi TKI yang jauh dari keluarganya adalah karakter yang sulit ditebak kalau menghadapi masalah.

"Orang yang jauh dari anaknya itu bisa menjadi orang yangat kejam kalau dijahatin. Kalau begini terus
lama-lama sekarang sakit jiwa bangsa ini," katanya.

Dia pun mengklaim kalau Gerindra diberikan kesempatan melayani masyarakat, maka lapangan pekerjaaan bakal disiapkan. Sektor pertanian hingga peternakan bakal diperkuat dengan kekuatan ekonomi rakyat.

"Kalau Pak Prabowo jadi presiden, persoalan TKI nomor satu. TKI ini yang akan dibenahi semuanya. Ciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gerindra Irawan Ronodipuro mengatakan pemerintah harus aktif melakukan upaya penyelamatan Satinah, TKI asal Ungaran, Semarang. Mengacu devisa negara yang diterima negara selama setahun dari TKI bisa mencapai US$ 7 miliar atau Rp 80 triliun.

"Harusnya bisa karena ini tanggung jawab pemerintah terhadap warganya," ujarnya.

Lagipula, pemerintah harus sadar kalau ada ratusan TKI yang terancam mati dan tinggal menunggu eksekusi. Evaluasi yang perlu diperhatikan adalah kesadaran pemerintah menciptakan iklim kehidupan rakyat yang
lebih baik.

"Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan jadi masalah utama," katanya.

(hat/rvk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads