Pemprov DKI Diharapkan Bangun Rusun 10 Lantai di Johar Baru

Jakarta - Wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat, dinilai terlalu padat sehingga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik para penduduknya. Direktur Eksekutif Institute For Social Empowerment And Democracy (INSED) Musni Umar pun mengusulkan agar Pemprov DKI segera membangun rumah susun di kawasan tersebut.

“Di sana suka tawuran dan tidak pernah damai, tinggi pengangguran, pemakaian narkoba, kemiskinan, dan tingkat pendidkan anak-anak juga rendah,” kata Musni ketika berbincang dengan detikcom di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2014).

Tawuran memang kerap terjadi di Johar Baru. Pada 2013 lalu, tawuran juga menyebabkan dua rumah terbakar. Sejak meneliti perkampungan itu pada 2009, Musni menemukan sumber berbagai masalah di sana adalah kepadatan penduduk yang terlalu tinggi.

“Tiap satu meter persegi ada sekitar 17 orang,” kata sosiolog ini.

Atas kondisi tersebut, Musni mengusulkan solusi pembangunan rumah susun minimal 10 tingkat. “Kalau hanya dibangun 2 tingkat, coba bayangin, bagaimana mau selesai (persoalannya minimnya pemukiman)? Seharusnya minimal 10 lantai ke atas, bentuknya deret vertikal,” ucap Musni.

Saat ini pemprov DKI sudah membangun kampung deret di daerah Tanah Tinggi. Namun, bagi Musni, hunian dua tingkat itu masih kurang. Walau masyarakat sempat setuju adanya pembangunan kampung deret di Johar Baru, namun ada upaya penolakan.

“Itu hanya percontohan. Konsepnya pun semacam bedah rumah saja, jadi diberikan bantuan lalu orang perbaiki, tapi itu kalau orang punya rumah, yang tidak punya rumah bagaimana? Yang tidak setuju itu yang punya kepentingan di sana, misalnya yang punya kos-kosan,” kata Musni.

Jika nantinya pemprov menyetujui usulan itu, Musni berharap pinggir Sentiong, Jakarta Pusat, juga bisa dibebaskan dari pemukiman liar. Menurutnya, Wagub DKI Basuki T Purnama sudah menugaskan camat dan lurah setempat untuk berkoordinasi dengan warga.

(ros/vid)