Menkum & HAM Didesak Upayakan Penyerahan Dokumen Munir

Jakarta - Keluarga Munir mendesak Menkum dan HAM Hamid Awaludin mengusahakan agar seluruh dokumen seputar meninggalnya pejuang HAM itu yang masih berada di otoritas pemerintah Belanda segera diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dokumen itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui kronologi dan detail dari setiap tahapan pemeriksaan kasus kematian Munir. Demikian diungkapkan Koordinator Kontras Usman Hamid dalam konferensi pers di Kantor Kontras, Jl. Borobudur, Jakarta, Jumat (10/12/2004). Salah satu contoh dokumen yang masih berada di Belanda adalah laporan hasil olah TKP oleh kepolisian Belanda terhadap Pesawat Garuda yang ditumpangi almarhum. Pemeriksaan TKP itu berlangsung 48 menit setelah pesawat mendarat di Bandara Skiphol, Amsterdam. Selain itu, potongan organ tubuh almarhum yang digunakan dalam proses otopsi oleh Nederlands Forensisch Instituut (NFI).Permintaan itu telah disampaikan secara resmi saat pihak keluarga bertemu dengan menkum dan HAM di Kantor Depkum dan HAM, Kamis malam. "Seperti biasa tanggapannya sangat positif. Pak menteri berjanji akan berkoordinasi dengan jaksa agung dan akan menyampaikannya secara langsung kepada presiden. Senin besok, baru akan ada putusannya," ujar Suciwati istri Munir yang hadir dalam konpers itu. Selain itu, keluarga Munir meminta menkum dan HAM menghadirkan para ahli forensik NFI yang terlibat dalam proses otopsi sebagai saksi ahli di pengadilan RI kelak. Kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tim Mabes Polri seputar kapan racun arsenik mulai masuk dan bereaksi di dalam tubuh Munir. Jika tidak memungkinkan, sudah seharusnya kepolisian meminta NFI melanjutkan pemeriksaan dan membuat estimasi waktu kapan racun mulai masuk ke tubuh korban. Kedua permintaan diajukan setelah mempelajari salinan dokumen otopsi yang diterima keluarga almarhum dari Bareskrim Mabes Polri, pekan lalu.Usman juga meminta deplu bertindak proaktif memberikan bantuan diplomatik kepada tim penyidik Mabes Polri. Ia menilai sejauh ini, deplu kurang sigap dalam menyikapi kasus Munir. Salah satu contohnya deplu lamban dalam menyerahkan laporan hasil otopsi yang diserahkan menlu Belanda pada 11 November lalu. Selain itu, tidak dibekalinya tim Mabes Polri yang hendak mengambil hasil otentik otopsi ke Belanda dengan surat permintaan resmi pemerintah. "Sebenarnya masalah-masalah demikian bisa ditangani tim kepresidenan. Tapi kan sampai sekarang belum ada persiapan apa-apa," kata Usman. (rif/)