Potensi Panas Bumi di Indonesia Terbesar di Dunia, Tapi Minim Pemanfaatan

Laporan dari Den Haag

Potensi Panas Bumi di Indonesia Terbesar di Dunia, Tapi Minim Pemanfaatan

- detikNews
Selasa, 25 Mar 2014 16:57 WIB
Potensi Panas Bumi di Indonesia Terbesar di Dunia, Tapi Minim Pemanfaatan
Jakarta - Wakil Presiden Boediono melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, John Key, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir atau Nuclear Security Summit 2014. Terdapat beberapa pembahasan, salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya panas bumi yang dimiliki Indonesia.

Wapres Boediono berharap dalam pertemuan yang digelar terbatas, Senin (24/3/2014) sekitar pukul 18.20 waktu setempat di, tercapai kerjasama antara Selandia Baru dengan Indonesia dalam pemanfaatan energi panas bumi (Geothermal).

"Di Selandia Baru banyak pembangkit listrik yang menggunakan tenaga panas bumi. Kami memiliki potensi tenaga panas bumi terbesar di dunia, tetapi pemanfaatannya belum optimal," ujar Wapres di ruang pertemuan bilateral World Forum.

Sementara saat ini, Selandia Baru memiliki kerjasama dengan UGM. Adapun dalam pertemuan itu Wapres didampingi Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Sekretaris Wakil Presiden Mohamad Oemar, dan Deputi Seswapres Bidang Politik Dewi Fortuna.

Di keempatan serupa, PM Key memuji pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wapres Boediono menyampaikan, dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, Indonesia sangat menjaga ketahanan pangan.

"Kami harus terus-menerus memantau produksi pangan dan jangan sampai terjadi kenaikan harga pangan," kata Wapres.

Selain itu, turut dibahas mengenai perkembangan Bali Process yang berbicara mengenai penanganan pencari suaka. Menlu Marty menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan telah menyepakati suatu mekanisme penyelesaian yang inklusif, melibatkan negara asal, negara transit dan negara tujuan, yang dinamakan Bali Process.

"Saat ini tengah diupayakan agar semua negara anggota kembali menggunakan mekanisme yang mencakup seluruh aspek permasalahan (prevention, detection dan protection), dan bukan menggunakan kebijakan yang unilateral/sektoral," ujar Menlu Marty.

(ahy/fjr)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads