KPK Kritik Pemerintah yang Gelembungkan Dana Bansos Menjelang Pemilu

Jakarta - KPK menyoroti pola penggunaan dana bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu atau Pemilukada. Naiknya anggaran bansos menjelang 'pesta demokrasi' ini juga dikritik oleh KPK.

"Hasil kajian KPK tentang APBD menemukan banyak fakta naiknya dana bansos dan dana hibah, berhimpitan dengan saat Pilkada. Dana hibah naik lebih gede dari bansos dalam musim Pilkada 2011-2013," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada detikcom, Selasa (25/3/2014).

Komisioner yang membidangi sektor pencegahan ini menilai hal tersebut sarat penyimpangan. Busyro mengatakan, KPK memiliki kewajiban untuk mengingatkan pemerintah agar segera melakukan perubahan kebijakan tentang pencairan dana bansos itu. Dia meminta pemerintah untuk jangan mencairkan dana bansos sampai pemilu selesai.

"Penggunaan bansos ada sisi penyimpangan dari UU 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pembelanjaan bansos dan hibah dalam musim Pilkada merupakan korupsi amanah dan kejahatan yang meluas dan sistemik," ujar mantan Ketua KY ini.

Diberitakan sebelumnya, pada Februari 2014, ada perubahan pagu pada pos APBN. Terlihat cukup signifikan adalah pada pos bansos. Anggaran bansos APBN 2014 sebesar Rp 55,8 triliun berubah menjadi Rp 91,8 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengakui perubahan tersebut. Untuk bansos, ada beberapa kementerian yang mengganti penempatan belanja. Seperti Kementerian Sosial (Kemensos) yang memasukkan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang diletakkan di pagu bansos.

"Itu banyak departemen yang menempatkannya di bansos, seperti Kementerian Sosial tempatkan PBI di bansos Rp 20 trilun, Kementerian Agama itu ada juga di bansos," ungkapnya seperti dikutip detikFinance, Selasa (18/3/2014).

(fjp/nrl)