.webp)
"Pencetakan surat suara 186 juta menjadi 185 juta, ada selisih 700 ribu suara. Kalau dikonversi kursi terjadi kecurangan itu lumayan," kata Nurul Arifin dalam rapat pleno rekapitulasi akhir DPT di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Selasa (25/3/2014).
Menurutnya, mekanisme penghancuran surat suara yang diputuskan KPU terhadap surat suara lebih juga tidak jelas dan rawan dimanfaatkan untuk kecurangan.
"KPU dan Bawaslu tidak memutuskan penghancuran itu mekanismenya seperti apa. Apakah di TPS digunting atau seperti apa. Tidak ada kesepakatan sisa kertas suara diapakan, sehingga kami khawatirkan kecurangan dengan sisa surat suara di TPS," paparnya.
Tak hanya soal kelebihan surat suara yang disebabkan adanya pemilih meninggal dan lainnya, Golkar juga menyoroti pergantian terhadap banyaknya surat suara yang rusak.
Hal lainnya adalah mekanisme pengawasan terhadap form C1 yaitu hasil penghitungan suara di TPS yang pada pemilu sebelumnya rawan dicurangi baik di kelurahan (PPS), kecamatan (PPK) maupun Kab/kota.
"Sering kali jumlah penghitungan suara dari PPS ke PPK bisa terjadi perubahan sampai kab/kota bahkan pusat. Mana yang akan dipegang, berdasarkan form C1?" tanya anggota komisi II DPR itu.
"Kemudian kalau ada perubahan di tiap hierarki (penghitungan surat suara), kita pegang yang mana? Kalau form C1 kita bisa dipegang, tapi Pemilu 2009 itu (hasilnya) bisa berubah dan jenjang akhir itu yang dipakai," imbuhnya.
Hal lainnya yang disoroti adalah pemilih tanpa NIK yang pada penetapan DPR awal 4 November sebanyak 10,4 juta, saat ini dinyatakan sudah selesai.
"Bagaimana Kemendagri memberikan NIK kepada 10,4 juta. Saya berharap ini tidak dimanipulasi juga, karena kekhawatiran kami sangat besar," tegasnya.
Ayo memilih di Pemilu 2014! Sudah tahu lokasi TPS dan caleg peserta Pemilu 2014? Cek di detikPemilu. Anda juga bisa bertanya langsung ke komisioner KPU soal Pemilu 2014 hanya di detikPemilu.
(iqb/trq)
