.webp)
Anggaran yang diajukan oleh KPU DKI secara keseluruhan memang cukup besar jumlahnya, yaitu Rp 16 miliar. Ada banyak item yang diajukan untuk keperluan pemilu di DKI tersebut, di antaranya adalah real count dan sosialisasi.
Khusus untuk real count dengan hasil akurat ala KPU itu, diasumsikan membutuhkan anggaran sekitar Rp 2 miliar, yaitu untuk menyediakan relawan di TPS, server, tim IT dan lainnya.
Jokowi menilai pengajuan anggaran itu terlalu banyak dengan rincian yang perlu diverifikasi lebih dahulu urgensinya. Kepada KPU, Jokowi menyatakan mendukung real count, tapi mekanisme penganggarannya perlu diperhatikan.
"Ya kan nggak mungkin, kembali lagi ke 62 ribu (item anggaran) satu per satu kita bisa ngikuti. Nggak mungkin, jangan seperti itu," kata Gubernur DKI Joko Widodo di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/3/2014)
Menurut Jokowi, pengucuran anggaran pemilu di luar APBN itu perlu kehati-hatian, selain karena sudah tercover APBN juga tentu prinsip Jokowi dan wakilnya Ahok yang menginginkan penghematan anggaran di DKI.
"Nggak mungkin saya selalu lihat yang detail-detail. Saya lihat yang gedenya, tapi ini harus clear," ujarnya.
"Ya saya tidak mungkin sampai sedetail itu dong," tegas mantan Wali Kota Solo itu.
Sebelumnya, KPU DKI menggagas adanya 'real count' yaitu hitung cepat dengan hasil rill untuk pemilu 2014 di DKI Jakarta. Namun rencana hitung cepat itu batal digelar karena anggaran tak disetujui Pemprov DKI.
"Jokowi secara lisan mendukung, tetapi tidak diinstruksikan kepada aparat bawahannya, ada Bappeda, BPKD, ada Kesbangpol dan lainnya. Termasuk DPRD DKI juga mendukung tapi ternyata di dalam mata anggaran APBD DKI tidak dimunculkan," kata ketua KPU DKI Sumarno kepada detikcom, Selasa (24/3).
Ayo memilih di Pemilu 2014! Sudah tahu lokasi TPS dan caleg peserta Pemilu 2014? Cek di detikPemilu. Anda juga bisa bertanya langsung ke komisioner KPU soal Pemilu 2014 hanya di detikPemilu.
(iqb/trq)
