TI: Parpol dan DPR Lembaga Paling Korup

Jakarta - Berdasarkan survey, diketahui bahwa partai poltik dan DPR adalah dua lembaga yang paling korup. Untuk itu Transparancy International (TI) Indonesia mendesak adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan parpol dan DPR."Mekanisme pelaporan dan sanksi harus lebih tegas sehingga membuat mereka (parpol) jera. Dewan kode etik DPR harus bekerja secara independen dan anggotanya tidak hanya dari DPR tapi juga berasal dari tokoh masyarakat.Demikian dikatakan Sekjen TI Emmy Hafild kepada wartawan usai acara peringatan Hari Anti Korupsi se Dunia yang jatuh pada hari ini, di Cafe Tea Addict, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2004) malam."Masyarakat Indonesia mengatakan, masalah terbesar yang dialami bangsa adalah pengangguran 99 %, dan korupsi besar, kemiskinan dan ketidakamanan 97 %. Hasil ini menunjukkan, korupsi sangat berkaitan dengan masalah pengangguran, kemiskinan dan ketidakamanan," lanjut dia.Sementara itu anggota dewan penyantun TI Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh menyatakan perang melawan korupsi."Memindahkan para koruptor ke Nusa Kambangan itu hanya sebagian dari langkah perang terhadap korupsi, Tapi yang lebih penting adalah menyeret dan mengadili para koruptor yang selama ini memiliki impunitas karena kedekatan mereka dengan lingkaran kekuasaan," tegas Todung.Menurut Todung, sampai saat ini presiden SBY belum berbicara mengenai zero tollerance against corruption di Indonesia."Kita harus mendorong civil society untuk terus mengawasi koruspi parpol. Jika perlu kita berkelahi dengan partai politik. Pihak-pihak lembaga hukum juga harus terus diperdayakan, karena kita juga tidak bisa menutup mata lembaga penegak hukum merupakan tempat paling korup," ungkapnya.SBY menurutnya, sebaiknya jangan hanya mengeluarkan izin pemeriksaan atas terjadinya dugaan korupsi kepada orang-orang di tingkatan parlemen, Gubernur maupun bupati atau walikota saja."SBY juga harus berani menandatangani surat izin pemeriksaan terhadap orang-orang di sekelilingnya termasuk yang duduk di kabinetnya," demikian Todung Mulya Lubis. (fab/)