Puteh Ditahan, Roda Pemerintahan di NAD Tetap Jalan

Aceh - Meski Gubernur NAD Abdullah Puteh kini tengah menjalani penahanan di Rutan Salemba, roda pemerintahan di NAD tidak terganggu. Sesuai dengan Inpres no.2 tahun 2004, tanggung jawab pemerintahan sehari-hari berada di tangan Wakil Gubernur NAD Azwar Abubakar.Sedangkan untuk Penanggung Jawab Operasi pemulihan roda pemerintahan berada di tangan Sekretaris Daerah Thantawi Ishak. Kecuali jika Puteh dinonaktifkan oleh presiden, maka akan ditunjuk seseorang untuk menggantikannya. Demikian diungkapkan Sekretaris Menko Polhukam Laksdya TNI Djoko Sumaryono pada wartawan di media center PDSD usai melakukan pertemuan dengan seluruh lapisan penanggungjawab operasi terpadu di kantor gubernur NAD, Kamis (9/12/2004).Dijelaskannya, jika dalam proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Puteh, status gubernur NAD itu berubah menjadi terdakwa, maka akan ditunjuk pengganti Puteh setelah Puteh dinonaktifkan dari jabatannya. "Begitu dinonaktifkan, segera akan ada penunjukan pejabat gubernur," kata Djoko yang juga menjabat ketua tim pengawasan operasi terpadu.Hal ini sebenarnya menurut dia, sudah diantisipasi jauh-jauh hari ketika di awal-awal KPK dan sejumlah kalangan mendesak presiden untuk menonaktifkan Puteh, kali pertama KPK mengambil alih kasus korupsi yang melibatkan gubernur NAD itu. Lebih lanjut Djoko menjelaskan, kedatangannya bersama rombongan dari Jakarta ke Banda Aceh hari ini, selain untuk melakukan sosialisasi tentang optimalisasi pelaksanaan operasi terpadu di Aceh, juga sekaligus melakukan pengawasan dana-dana anggaran yang dipakai untuk operasi terpadu. "Jadi ada harapan besar bahwa nantinya status darurat sipil tidak lebih dari 6 bulan karena akan ada evalusi setiap bulannya," kata dia.Menyinggung penggunaan dana sekitar Rp 2,7 triliun semasa darurat militer yang ditengarai penggunaannya banyak menyimpang, Djoko mengatkan hal itu sudah ditindak lanjuti."Soal temuan yang dulu pernah dikerjakan oleh Tim Monitoring Operasi Terpadu yang diketuai Pak Mar'ie, sekarang ini sudah kita tindaklanjuti oleh penanggungjawab operasi," ujarnya. Dari laporan tersebut dikatakan Djoko, tim operasi terpadu ke depan akan lebih maksimal bekerja agar program-program yang dijalankan dapat tepat sasaran, tertib anggaran."Nanti juga yang melakukan audit terhadap anggaran yang digunakan adalah BPKP. Hasilnya akan dipublikasikan sehingga daya capainya dapat terukur," urainya panjang lebar. Ketika ditanya apa indikator status darurat sipil akan dapat berakhir sebelum 6 bulan ke depan, menurut dia jika tokoh-tokoh GAM sudah menyerah berikut senjata yang mereka miliki, ditambah kehidupan ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan lancar. Langkah Operasi Pemulihan Ekonomi Operasi pemulihan ekonomi yang menjadi prioritas dalam operasi terpadu kali ini dikatakan Djoko akan dilakukan dengan sasaran yang jelas. Meski anggaran dana yang akan digunakan sampai saat ini belum dapat disebutkan. Target awal operasi pemulihan ekonomi adalah membereskan kredit macet dan bermasalah. Langkah-langkah lainnya, pengadaan distribusi kebutuhan bahan-bahan pokok dengan harga yang wajar. Menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, sarana umum yang dirusak GAM segera dibangun, mendukung investasi, melakukan optimalisasi anggaran 2004-2005 serta menyelesaikan pasokan gas untuk pabrik pupuk dan kertas di Lhokseumawe. (fab/)