Depnakertrans Mau 'Transmigrasi' ke Menko Perekonomian

Jakarta - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) mau 'transmigrasi', semula berada di bawah jajaran Menko Kesra, kini diusulkan pindah ke Menko Perekonomian. Tertarik bisnis?"Pada 6 Desember 2004 di DPR, Depnakertrans diusulkan tidak masuk ke Menko Kesra lagi, tapi ke Menko Perekonomian. Artinya Depnakertrans sekarang bukan hanya menyelesaikan masalah sosial, tapi juga ekonomi."Demikian kata Dirjen Pengembangan Sumber Daya Kawasan Transmigrasi Djoko Sidik Pramono dalam jumpa pers Hari Bhakti Transmigrasi ke-54 di Kantor Depnakertrans jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2004)."Kami juga ingin menegaskan kalau transmigrasi bukan perpindahan penduduk dari Jawa ke luar Jawa. Kita sering dengar transmigrasi hanya memanjakan penduduk Jawa," ujarnya.Djoko menuturkan, pihaknya telah mengajak 2 anggota DPR ke lokasi transmigrasi di Cimaring Garis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Lokasi itu juga digunakan sebagai penampungan eks TKI ilegal dari Nunukan."Mereka (anggota dewan) menilai positif penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas 20 ribu hektar di perbatasan Indonesia-Malaysia," katanya.Dipaparkan dia, investornya adalah PT Pohon Emas Lestari, pemiliknya Datuk Muhammad Sampak berkewarganegaraan Malaysia yang lahir di Indonesia. Upah karyawan di perkebunan itu sama dengan di Malaysia sebesar 9-12 Ringgit Malaysia per hari, atau senilai Rp 21-29 ribu. Perempuan pun boleh bekerja."Kami mengimbau kemudahan dari pemerintah dan perbankan. Kami ingin membuka lahan seperti ini lagi, tapi ada kendala bunga bank investasi yang sangat tinggi. Sehingga nanti kami hanya bisa membayar upah rendah. Saya juga berharap nantinya Indonesia tidak mengirim buruh yang hanya kerja di perkebunan," demikian Djoko. (sss/)