Ketua KPK Secara Terbuka Mendukung Calon Presiden, Etiskah?

Jakarta - Pertama kali dalam sejarah KPK, seorang ketua menyatakan dukungannya terhadap seorang capres. Bagaimana aturannya secara internal di lembaga antikorupsi tersebut?

"Ini baru pertama kali terjadi, jadi saya harus lihat dulu aturannya bagaimana," ujar Jubir KPK, Johan Budi di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2014).

Dalam peraturan KPK, secara jelas tertulis bahwa semua jajaran lembaga anti rasuah itu harus steril dari kepentingan politik. Pimpinan KPK sebagai pucuk tertinggi pemberantaran korupsi juga tak boleh berpihak ke kepentingan politik manapun.

"Kalau dalam peraturan kan jelas bahwa KPK itu adalah lembaga independen dan harus steril dari kepentingan politik," jelas Johan.

Lalu, apakah Abraham bisa mendapat sanksi dari komite etik karena telah mengungkapkan dukungannya untuk Jokowi? Johan enggan menjawab.

Sebelumnya, ketua KPK Abraham Samad mengungkapkan dukungan atas pencapresan Jokowi. Samad bahkan sempat berucap bahwa Jokowi bisa membawa kemajuan bagi Indonesia.

"Saya justru akan mendukung Pak Jokowi untuk jadi Presiden," kata Abraham dalam pesan singkat.

(kha/mad)