Todung Ingatkan Pemerintah untuk Segera Bentuk TPF Munir

Jakarta - Praktisi hukum Todung Mulya Lubis mengingatkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera membentuk tim independen untuk menyelidiki kasus kematian Munir. Sebab kasus ini sudah menjadi perhatian internasional, seperti parlemen Belanda, Australia, dan Amnesti Internasional."Saya pikir kasus ini sudah menjadi perhatian internasional. Jadi sangat sulit untuk menunda-nunda atau menutup-nutupi perkembangan penyelidikan," kata Todung sebelum bertemu Presiden SBY di Kantor Kepresidenan, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (9/12/2004).Todung, selaku Ketua Transparansi Internasional Indonesia, menghadap presiden terkait pencanangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi pada pukul 15.00 WIB ini. Selain Todung juga hadir, antara lain, Emmy Hafidz, Teten Masduki, dan Bambang Widjoyanto. Sementera Presiden SBY didampingi Mensesneg Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin.Lebih lanjut Todung membenarkan pihak keluarga Munir kemarin menerima informasi bahwa presiden batal membentuk tim independen. Namun Todung mengakui tidak tahu sumbernya, tapi yang jelas emang tidak ada surat resmi tentang penolakan tersebut.Todung, merujuk pada penjelasan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi yang menyatakan pembentukan tim masih menunggu hasil kerja Mabes Polri, menegaskan pembentukan tim ini sama sekali tidak ditujukan ntuk mengambil alih tugas Mabes Polri. "Sebab bagaimana pun kewenangan hukum ada di tangan kepolisian. Tujuan pembentukan tim adalah untuk melengkapi dan mempercepat investigasi agar kasus bisa segera dibawa ke pengadilan," kata Todung. Selanjutnya dijelaskan Todung, usulan mengenai format tim dan keanggotaan sudah disampaikan Imparsial kepada Presiden SBY melalui Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng. (gtp/)