Ahok Usulkan Murid Swasta Dapat KJP

Jakarta - Sejumlah guru swasta melalui Badan Musyawarah Pengurus Swasta (BMPS) Provinsi DKI Jakarta meminta pemprov memberikan Tunjangan Kesejahteraan Daerah. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memilih konsep berbeda dengan mengusulkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi murid swasta.

Ahok juga usulkan anggaran KJP di anggaran perubahan nanti ditambah. "Saat ini Rp 700 miliar untuk KJP, kita pengen dinaikkan menjadi Rp 1,5 triliun - Rp 2 triliun, baru bisa menjangkau si anak di sekolah swasta," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/3).

Menurutnya, jumlah KJP saat ini masih terlalu sedikit. "Itu terlalu murah, khususnya untuk tingkat SMP dan SMA, kalau SD masih tidak masalah. Jadi lebih baik kita naikkan," ungkapnya.

Sementara untuk kesejahteraan guru swasta, Ahok menyerahkan persoalan gaji dan tunjangan pada masing-masing sekolah. Dananya bisa didapat dari sekolah murid. "Kita kasih (bantuan) ke murid saja, konsep kita begitu. Karena target kita kan supaya semua orang dapat pendidikan," katanya.

Jika, penyelenggara pendidikan swasta memang sudah tidak mampu, Ahok mengatakan pemprov siap membeli dan mengubah sekolahnya menjadi negeri. Adapun gurunya akan ditampung. Namun mekanisme pembelian sekolah swasta ini masih sedang digodok oleh Kepala Dinas Pendidikan, Lasro Marbun.

(ros/aan)