.webp)
Hal itu disampaikan delegasi Parlemen Indonesia melalui Edwin Kawilarang pada Diskusi Panel mengenai Peningkatan Kepentingan Terbaik Anak: Kasus Anak Migran pada Sidang Inter-Parlimentary Union (IPU) ke-130 di Jenewa, Swiss, (17-20 Maret 2014).
"Terkait hal ini, Indonesia telah memiliki berbagai kerangka hukum yang diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak," ujar Edwin.
Selain itu Indonesia juga menekankan pentingnya koordinasi serta kerjasama antara negara asal, transit dan tujuan dalam rangka mencari solusi bagi permasalahan anak-anak migran tersebut.
Perlu diperhatikan pula bahwa negara transit seperti Indonesia memiliki beban besar dalam memberikan perlindungan kepada kelompok anak tersebut.
"Sehingga penanganannya perlu dilakukan dengan kerjasama pihak lain, baik negara asal dan tujuan serta organisasi internasional terkait," imbuh Edwin.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Indonesia menilai bahwa perlu terdapat suatu pengertian yang disepakati bersama terkait dengan pengertian penahanan.
Seringkali masyarakat internasional bersikap negatif terhadap isu penahanan tanpa memperhatikan adanya perbedaan pengertian antar negara mengenai masalah penahanan ini.
"Dalam kasus tertentu justru upaya perlindungan anak-anak migran di suatu tempat pemrosesan imigrasi dinilai oleh negara lain sebagai suatu penahanan," pungkas Edwin.
Diskusi Panel mengenai Anak-anak Migran ini menurut Sekretaris II PTRI Jenewa Nanda Avalist kepada detikcom digelar oleh IPU mengingat isu migrasi anak-anak merupakan salah satu isu yang saat ini semakin mengemuka dan menjadi perhatian masyarakat internasional.
Perhatian khusus diberikan kepada anak-anak migran tak terdampingi, yang acapkali menjadi korban pada saat terjadinya aktivitas migrasi, baik migrasi yang diakibatkan terjadinya konflik di suatu tempat maupun berbagai alasan lainnya.
Terkait hal ini, diskusi panel diharapkan dapat menjadi forum tukar pikiran antara para anggota parlemen dari berbagai negara dalam penanganan isu anak-anak migran tersebut.
Parlemen memiliki peran penting mengingat berbagai legislasi nasional hanya akan dapat berlaku apabila telah disetujui oleh parlemen dari masing-masing negara.
Pada diskusi panel tersebut para anggota Delegasi Sidang IPU telah mendengarkan beberapa pernyataan dari para pembicara utama.
Mereka antara lain pejabat dari UNICEF, International Organization for Migration (IOM), serta beberapa perwakilan dari LSM internasional yang bergerak di bidang penanganan isu migrasi.
(es/es)
