RI-Malaysia Tingkatkan Kerjasama Intelijen di Perbatasan

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan meningkatkan kegiatan intelijen untuk memantau dan mengumpulkan data di sepanjang perbatasan barat dan laut di kedua negara. Juga akan melakukan tukar informasi setiap perkembangan yang menonjol di kawasan tersebut.Hal itu disampaikan Panglima TNI Jenderal E Sutarto didampingi Menhan Malaysia Datuk Sri Mohammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dalam jumpa pers usai sidang ke-33 General Border Committee (GBC) Malaysia-Indonesia (Malindo) di Hotel Hilton, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (9/12/2004).Menurut Tarto, hasil-hasil yang telah dicapai Forum GBC Malindo meliputi bidang operasi dan non-operasi. Bidang operasi meliputi kegiatan intelijen seperti kegiatan pemantauan, pengumpulan data intelijen baik darat, laut dan udara, serta kepolisian di sepanjang perbatasan darat dan laut Indonesia-Malaysia. Juga melakukan pertukaran informasi setiap perkembangan yang menonjol.Sedangkan untuk kegiatan operasi untuk wilayah darat akan melibatkan TNI AD dan Tentara Darat Diraja Malaysia. Juga akan membentuk pos gabungan di Entikong, Sarawak dan Kalimantan Barat.Untuk operasi di laut, dibentuk patroli koordinasi Malindo untuk menanggulangi penyelundupan imigran gelap dan kecelakaan laut dan kejahatan ilegal lainnya. Untuk udara, ada juga kegiatan terkoordinasi pertahanan udara antara SOC I Butterworth dengan Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional Medan.Untuk operasi di bidang kepolisian, keduanya sepakat penentuan lokasi pos perbatasan darat untuk Indonesia di daerah Ajikuning, 200 meter dari P Sebatik. Sedangkan Malaysia akan ditentukan kemudian. Mereka juga menggalang kerjasama operasi penanggulangan pencurian kayu di perbatasan sekitar Nanga Bayang.Sementara untuk kerjasama di bidang non-operasi meliputi kegiatan pelatihan, sosial, dan SAR."Dalam sidang GBC kali ini, delegasi Indonesia menyarankan perlunya peningkatan upaya pengamanan dan pengawasan di Selat Malaka. Kedua negara sepakat untuk lebih mengefektifkan patroli terkoordinasi Malindo yang telah berjalan selama ini, baik yang melibatkan udara dan laut," urai Tarto.Tarto juga menyatakan, pada sidang GBC ke-34 tahun depan, Indonesia mengusulkan agar sidang dihadiri oleh Menhan RI, tidak Panglima TNI lagi. Sebab, sejak GBC I digelar pada 1966 lalu hingga kini, selalu dihadiri Panglima TNI, karena sejarahnya Menhan RI sekaligus Panglima ABRI yang kini Panglima TNI.Padahal sekarang Menhan dan Panglima TNI merupakan dua jabatan terpisah. "Jadi diharapkan GBC ke-33 ini merupakan sidang terakhir yang diikuti Panglima TNI," harap Tarto. (nrl/)