Ahok Pasrah Banten dan Jabar Tak Ikut Atasi Kemacetan Jakarta

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pasrah jika pemerintah provinsi daerah penyangga tidak ikut ambil bagian mengatasi persoalan kemacetan Ibukota. Dia mengaku tidak masalah apabila persoalan macet jadi tanggungjawab Pemprov asalkan tetap dibantu oleh pemerintah pusat.

"Sama seperti kasus Katulampa. Ketika provinsi lain tidak mau ya sudah DKI yang mengurus semua. Jadi, tanggung jawab DKI dan Pusat," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (20/3).

Dalam rapat pembahasan program 17 langkah mengatasi kemacetan dengan Wakil Presiden kemarin, Ahok sempat mempertanyakan kenapa provinsi Banten dan provinsi Jawa Barat tidak dilibatkan.

Menurutnya, kedua provinsi itu seharusnya ikut menanggung biaya mengatasi kemacetan. Sebab warga dari dua daerah itu juga banyak yang beraktifitas di Jakarta dan menjadi penyumbang kemacetan. Lonjakan penumpang 60 persen di DKI sebagian besar disumbang warga dua Jabar dan Banten.

Namun, lanjut Ahok, dari hasil pertemuan kemarin, dia sudah mendapat penegasan bahwa kedua pemerintah wilayah tersebut menolak berkontribusi membuat DED (Detail Engineering Design). "Yang jelas mereka sudah menolak untuk ikut berkontribusi. Jadi, Jabar dan Banten setuju DKI membuat MRT, asalkan mereka tidak ikut keluar uang," ujarnya.

Ahok pun berujar, pihaknya tak akan ngotot untuk meminta tanggungjawab Banten dan Jabar. "Tidak usah. Kita juga untung karena orang-orang Jabar dan Banten yang bekerja di Jakarta kan pajak penghasilannya masuk ke Jakarta. Yang penting kan bagaimana agar kendaraan mereka tidak masuk, jadi kita adakan ERP dan kereta. Jadi kita tidak macet tapi ekonomi naik, itu sama untungnya kok," tutupnya.

(ros/aan)