.webp)
Philips Vermonte, Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengungkapkan kondisi ini karena para politik yang diterapkan masih bersifat transaksional. "Yang dicapai dari kampanye itu tidak ada trust, karena yang dibangun selama ini memang sebatas transaksional," kata Philip.
Hal ini disampaikannya dalam seminar bertajuk "Menjadi Wakil Rakyat: Investasi dan Relasi Calon Legislatif" yang digelar Policy Reseach Network di Hotel Century Park, Jakarta, Rabu (19/3).
Dia melanjutkan, kondisi berbeda dengan apa yang dilakukan Jokowi. Gubernur DKI itu adalah anomali. Philips mencontohkan peristiwa banjir yang selama ini jadi langganan di Ibukota. Dulu banjirnya hanya lima tahun sekali dan masyarakat selalu marah-marah. Di Era Jokowi banjir malah melanda Ibukota tak lagi hanya sekali lima tahun, tapi setiap tahun.
"Tapi enggak ada yang marah-marah. Coba kalau gubernurnya yang lain pasti di-bully habis-habisan. Padahal sebenarnya penderitaannya sama. Lalu kenapa bisa seperti itu? Ini karena ada trust di tengah masyarakat yamg dibangun oleh Jokowi," kata Philips.
Sayangnya, kata dia, kebanyakan politisi tidak membangun kepercayaan masyarakat. Alih-alih menunjukkan kinerja untuk merebut simpati publik, metode kampanye transaksional yang banyak dilakukan. Para caleg mendatangi konsituennya ketika perlu alias jelang pemilihan.
Philips juga mengkritisi para caleg incumbent yang justru menggunakan lebih banyak biaya kampanye ketika "nyalon" kedua kalinya. Padahal seharusnya, kata dia, masa kerja lima tahun sebagai anggota DPR bisa digunakan untuk membangun rasa percaya dengan menunjukkan kinerja yang baik agar biaya politiknya bisa berkurang. "(Trust) itu tidak muncul dalam kampanye makanya biayanya jadi banyak. Contohnya ya untuk memobilisasi saksi-saksi itu," katanya
(ros/van)
