.webp)
"Memang dalam UU tidak harus mundur, tapi kita imbau kalau mau nyapres mundur aja jadi gubernur," kata Sanusi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakpus, Rabu (19/3/2014).
"Hak individunya dia buat maju capres. Kita juga nggak bisa menghalangi dia jadi capres. Harusnya dia menunjukkan kenegarawanannya dia untuk mundur. Biar konsen pada pencapresannya," imbuhnya.
Ia menilai tidak elok bila Jokowi hanya mengambil cuti selama masa kampanye. Bila cuti, menurutnya hanya akan menghalangi ruang gerak Ahok untuk mengambil beberapa keputusan strategis di Jakarta.
"Jakarta ini kan bukan sekadar kota seperti Solo, Kediri atau Magelang. Ini ibu kota negara, pusat bisnis. Kalau dia hanya cuti, kebijakan DKI nggak bisa digantung. Karena kebijakan strategis tetap harus melalui gubernur. Dan itu menghalangi sebenarnya. Mending sekalian mundur," ujar Sanusi.
Tak hanya itu, jika Jokowi tak mundur, maka hal ini bisa menjadi masalah buat bawahannya. Menurutnya, bawahannya bisa saja bingung karena tetap harus mengikuti Jokowi meski sedang 'berkampanye'.
"Jangan membuat kebingungan pada aparatur di bawahnya. Mereka bisa saja bingung mau ikutin Ahok tapi di sisi lain harus ada persetujuan Jokowi padahal lagi jauh karena kampanye," pungkasnya.
(bil/trq)
