"Ada yang ingin koalisi tanpa harus memaksakan tokohnya sebagai cawapresnya Jokowi, seperti PAN, NasDem, PKB. Lagi-lagi ditentukan dengan power sharing," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di kantornya, Jalan Cikini V, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2014).
Namun, untuk menjalin koalisi, tentunya harus ada kesepakatan yang dicapai antara PDIP dengan partai-partai tersebut. Jika kesepakatan tidak tercapai, bisa saja partai-partai itu menjadi lawan PDIP.
"Jika mahar politiknya tidak bisa dipenuhi oleh PDIP, maka bisa menjadi lawan," ujarnya.
Soal kesepakatan politik ini, Burhanuddin menilai bukan perkara mudah untuk akhirnya menjalin ikatan. Harus ada 'imbalan' sepadan yang ditawarkan.
"Tidak ada kawan ideal, tentunya dengan imbalan yang harus maksimal dan imbalan politik yang maksimal juga," tuturnya.
(trq/trq)











































