.webp)
Perjanjian itu lalu bocor ke publik. Naskah yang dirumuskan di Batu Tulis, Bogor, itu berisi kesepakatan antara dua pihak, Megawati dan Prabowo. Naskah itu ditandatangani Megawati sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres di Pilpres 2009 lalu. Salah satu poin dari kesepakatan itu adalah bahwa Megawati akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada Pilpres 2014.
Saling sahut pun menyeruak antara kubu Prabowo dan kubu Megawati, seperti dirangkum detikcom, Selasa (18/3/2014):
|
|
1. Prabowo Disebut Tak Percaya Diri
|
|
"Apa yang dilakukan Gerindra menggambarkan Gerindra tidak percaya diri. Bahwa Letjen (purn) TNI itu (Prabowo, red) tidak cukup percaya diri," kata Ahmad.
Bagi PDIP, Perjanjian Batu Tulis yang dibuat saat kesepakatan koalisi Megawati Soekarnoputri-Prabowo (Mega-Pro) pada tahun 2009, tidak berlaku untuk Pileg/Pilpres tahun ini. Apalagi Mega sebagai Ketum PDIP tidak pernah menyinggung perjanjian ini dalam Kongres III tahun 2010 di Bali.
"Dari seluruh hasil kongres tidak ada satupun pasal atau ayat yang mewajibkan untuk menentukan capres-cawapres PDIP berdasarkan perjanjian Batu Tulis," beber Basarah.
Karena itu, PDIP tidak akan menyinggung perjanjian Batu Tulis untuk menghadapi Pilpres bulan Juli mendatang. Basarah bahkan menyebut perjanjian tersebut intimidatif lantaran Prabowo meminta jatah 10 menteri.
"Intimidatif karena semua menteri strategis diambil, dan dalam perjanjian itu kan untuk capres cawapres 2009. Itu sudah lewat maka otomatis tidak berlaku," tegas anggota Komisi III DPR.
1. Prabowo Disebut Tak Percaya Diri
|
|
"Apa yang dilakukan Gerindra menggambarkan Gerindra tidak percaya diri. Bahwa Letjen (purn) TNI itu (Prabowo, red) tidak cukup percaya diri," kata Ahmad.
Bagi PDIP, Perjanjian Batu Tulis yang dibuat saat kesepakatan koalisi Megawati Soekarnoputri-Prabowo (Mega-Pro) pada tahun 2009, tidak berlaku untuk Pileg/Pilpres tahun ini. Apalagi Mega sebagai Ketum PDIP tidak pernah menyinggung perjanjian ini dalam Kongres III tahun 2010 di Bali.
"Dari seluruh hasil kongres tidak ada satupun pasal atau ayat yang mewajibkan untuk menentukan capres-cawapres PDIP berdasarkan perjanjian Batu Tulis," beber Basarah.
Karena itu, PDIP tidak akan menyinggung perjanjian Batu Tulis untuk menghadapi Pilpres bulan Juli mendatang. Basarah bahkan menyebut perjanjian tersebut intimidatif lantaran Prabowo meminta jatah 10 menteri.
"Intimidatif karena semua menteri strategis diambil, dan dalam perjanjian itu kan untuk capres cawapres 2009. Itu sudah lewat maka otomatis tidak berlaku," tegas anggota Komisi III DPR.
2. Poin Perjanjian Nomor 7 Ditagih
|
|
"Perjanjian itu berlaku pada Pileg 2009 dengan dikuatkan dengan poin nomor tiga yang menyebutkan kedua partai membentuk kabinet. Tapi masa tiba-tiba sekarang poin nomor tujuh ditagih," kata Eva saat berbincang, Senin (17/3/2014).
"Kita semua tahu, perjanjian hanya berlaku ketika keduanya berhasil memenangi Pilpres 2009. Jadi, ketika fakta itu tidak terjadi, dengan sendirinya perjanjian gugur dan tidak berlaku," imbuh anggota Komisi III DPR ini.
Eva menegaskan, penilaian terhadap isi perjanjian itu harus kontekstual. Apalagi terkait perjanjian politik yang tiap detiknya bisa berganti konteks karena situasi yang dinamis. Menurut Eva, tidak ada koalisi parpol yang bersifat permanen.
"Di dunia mana pun, tidak ada koalisi antar-parpol yang bersifat permanen karena faktor pemilu yang uncontrollable, karena sering memberi kejutan. PDIP dan Gerindra juga tidak berkoalisi meski sama-sama oposisi selama 2009-2014," ujarnya.
Dia mengatakan, akan jadi hal yang lucu jika PDIP di Pemilu 2014 ini mendukung pencapresan Prabowo. Sebab, selama ini PDIP telah berjuang untuk meningkatkan nilai di mata rakyat sendirian, tanpa ada bantuan dari parpol lain.
"Ibaratnya bercocok tanam selama 10 tahun, masa tinggal panen raya lalu diserahkan pada pesaing yang lebih kecil. Sebaiknya sekarang siapkan diri untuk bertarung di Pileg dan Pilpres saja," tandasnya.
2. Poin Perjanjian Nomor 7 Ditagih
|
|
"Perjanjian itu berlaku pada Pileg 2009 dengan dikuatkan dengan poin nomor tiga yang menyebutkan kedua partai membentuk kabinet. Tapi masa tiba-tiba sekarang poin nomor tujuh ditagih," kata Eva saat berbincang, Senin (17/3/2014).
"Kita semua tahu, perjanjian hanya berlaku ketika keduanya berhasil memenangi Pilpres 2009. Jadi, ketika fakta itu tidak terjadi, dengan sendirinya perjanjian gugur dan tidak berlaku," imbuh anggota Komisi III DPR ini.
Eva menegaskan, penilaian terhadap isi perjanjian itu harus kontekstual. Apalagi terkait perjanjian politik yang tiap detiknya bisa berganti konteks karena situasi yang dinamis. Menurut Eva, tidak ada koalisi parpol yang bersifat permanen.
"Di dunia mana pun, tidak ada koalisi antar-parpol yang bersifat permanen karena faktor pemilu yang uncontrollable, karena sering memberi kejutan. PDIP dan Gerindra juga tidak berkoalisi meski sama-sama oposisi selama 2009-2014," ujarnya.
Dia mengatakan, akan jadi hal yang lucu jika PDIP di Pemilu 2014 ini mendukung pencapresan Prabowo. Sebab, selama ini PDIP telah berjuang untuk meningkatkan nilai di mata rakyat sendirian, tanpa ada bantuan dari parpol lain.
"Ibaratnya bercocok tanam selama 10 tahun, masa tinggal panen raya lalu diserahkan pada pesaing yang lebih kecil. Sebaiknya sekarang siapkan diri untuk bertarung di Pileg dan Pilpres saja," tandasnya.
3. Orang Terpelajar Tahu Perjanjian Batu Tulis Tak Berlaku Lagi
|
|
"Orang terpelajar kan harusnya sudah tahu, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau dijelaskan kesannya kita bertikai. Bahwa sifat perjanjian kondisional itu harusnya sudah jelas," ujar Hendrawan saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/3/2014).
Hendrawan menilai, bahwa ada makna tersendiri dari beredarnya naskah Perjanjian Batu Tulis setelah deklarasi Jokowi sebagai capres. Ada suasana hati tertentu dari Gerindra setelah PDIP melakukan deklarasi capres.
"Saya tidak mau katakan mereka takut atau khawatir, tapi ini menggambarkan suasana kebatinan teman-teman di Gerindra," kata Hendrawan.
Ia menegaskan, PDIP selalu mendukung calon-calon dari partai lain. Hal tersebut sudah tertuang dalam perintah harian Megawati yang dibacakan bersamaan dengan mandat PDIP pada Jokowi sebagai capres.
"Ingat perintah harian, Mega meminta kita menjaga demokrasi. Itu artinya spirit kita untuk mendorong demokrasi yang sehat. Ini adalah demokrasi dengan kontestasi dari kader-kader terbaik dari berbagai partai. Demokrasi tanpa kontestasi adalah oligarki, sedangkan kontestasi tanpa demokrasi ialah anarki," paparnya.
3. Orang Terpelajar Tahu Perjanjian Batu Tulis Tak Berlaku Lagi
|
|
"Orang terpelajar kan harusnya sudah tahu, tidak perlu dijelaskan lagi. Kalau dijelaskan kesannya kita bertikai. Bahwa sifat perjanjian kondisional itu harusnya sudah jelas," ujar Hendrawan saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/3/2014).
Hendrawan menilai, bahwa ada makna tersendiri dari beredarnya naskah Perjanjian Batu Tulis setelah deklarasi Jokowi sebagai capres. Ada suasana hati tertentu dari Gerindra setelah PDIP melakukan deklarasi capres.
"Saya tidak mau katakan mereka takut atau khawatir, tapi ini menggambarkan suasana kebatinan teman-teman di Gerindra," kata Hendrawan.
Ia menegaskan, PDIP selalu mendukung calon-calon dari partai lain. Hal tersebut sudah tertuang dalam perintah harian Megawati yang dibacakan bersamaan dengan mandat PDIP pada Jokowi sebagai capres.
"Ingat perintah harian, Mega meminta kita menjaga demokrasi. Itu artinya spirit kita untuk mendorong demokrasi yang sehat. Ini adalah demokrasi dengan kontestasi dari kader-kader terbaik dari berbagai partai. Demokrasi tanpa kontestasi adalah oligarki, sedangkan kontestasi tanpa demokrasi ialah anarki," paparnya.
4. Prabowo Kecewa Mega Langgar Perjanjian Batu Tulis
|
|
Hal ini diungkapkan oleh Waketum Gerindra Fadli Zon yang menirukan ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan yang datang ke rumahnya. Naskah kesepakatan antara Mega dan Prabowo itu sendiri telah diterima oleh detikcom pagi ini.
"Pak Prabowo mengatakan, saya kecewa karena pemimpin seharusnya 'Sabda Pandita Ratu' atau perkataannya harus bisa dibuktikan," kata Fadli saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/3/2014).
Fadli menuturkan bahwa Prabowo sudah beberapa kali meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, termasuk datang ketika Idul Fitri namun tidak ada hasilnya. Prabowo merasa tidak pernah diajak bicara mengenai kelanjutan dari kesepakatan bersama tersebut.
"Bagaimanapun Pak Prabowo sudah ketemu dengan Ibu Mega tapi tidak ada pembicaraan apa-apa. Pak Prabowo meski tidak mengandalkan perjanjian itu, dalam suatu etika politik mestinya ada suatu proses pembicaraan. Kalau perjanjiaan tidak akan dilanjutkan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak," ujar Fadli mengulang penjelasan Prabowo.
Fadli tak menutup kemungkinan bila PDIP dan Gerindra akan kembali berkoalisi seperti di tahun 2009. Namun, saat ini Gerindra terlebih dahulu fokus pada Pileg.
"Kita konsen dulu di Pileg. Pak Prabowo mengatakan, meski ada itu kita tidak menggantungkan pada perjanjian. Kita percaya pada kemampuan sendiri," ucapnya.
4. Prabowo Kecewa Mega Langgar Perjanjian Batu Tulis
|
|
Hal ini diungkapkan oleh Waketum Gerindra Fadli Zon yang menirukan ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan wartawan yang datang ke rumahnya. Naskah kesepakatan antara Mega dan Prabowo itu sendiri telah diterima oleh detikcom pagi ini.
"Pak Prabowo mengatakan, saya kecewa karena pemimpin seharusnya 'Sabda Pandita Ratu' atau perkataannya harus bisa dibuktikan," kata Fadli saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (15/3/2014).
Fadli menuturkan bahwa Prabowo sudah beberapa kali meminta waktu untuk bertemu dengan Megawati, termasuk datang ketika Idul Fitri namun tidak ada hasilnya. Prabowo merasa tidak pernah diajak bicara mengenai kelanjutan dari kesepakatan bersama tersebut.
"Bagaimanapun Pak Prabowo sudah ketemu dengan Ibu Mega tapi tidak ada pembicaraan apa-apa. Pak Prabowo meski tidak mengandalkan perjanjian itu, dalam suatu etika politik mestinya ada suatu proses pembicaraan. Kalau perjanjiaan tidak akan dilanjutkan harus ada kesepakatan antara dua belah pihak," ujar Fadli mengulang penjelasan Prabowo.
Fadli tak menutup kemungkinan bila PDIP dan Gerindra akan kembali berkoalisi seperti di tahun 2009. Namun, saat ini Gerindra terlebih dahulu fokus pada Pileg.
"Kita konsen dulu di Pileg. Pak Prabowo mengatakan, meski ada itu kita tidak menggantungkan pada perjanjian. Kita percaya pada kemampuan sendiri," ucapnya.
5. Prabowo: Bahaya Jika Pemimpin Indonesia Mencla-mencle
|
|
"Sabda pandhita ratu, tan kena wola wali. Berbudi bawa laksana. Berbahaya, jika pemimpin Indonesia mencla-mencle. Gunakan hak pilih saudara," demikian tweet Prabowo pada pukul 12.00 WIB, Senin (17/3/2014).
Jika diartikan, ungkapan 'sabda pandhita ratu, tan kena wola wali' artinya adalah 'ucapan seorang pemimpin sekali ucap tidak boleh berubah-ubah'. Sedangkan 'berbudi bawa laksana' artinya mempunyai sifat teguh memegang janji setia pada janji.
Dua hal yang disampaikan Prabowo adalah ungkapan luhur dari orang Jawa. Dua wejangan itu biasa diberikan untuk mengingatkan orang lain akan pentingnya keteguhan kepada komitmen. Teguh dan setia dengan apa yang telah dipilih, setia dengan apa yang diucapkan, dan dijanjikan pantang mencabut kembali pilihan, seberapa pun berat risiko yang harus ditanggung oleh pilihan itu.
Sedangkan dua kalimat berikutnya jelas diarahkan kepada siapa. Saat ditanya soal pencapresan Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (16/3/2014), kemarin, Prabowo juga sudah menyindir langsung Jokowi.
"Kita berharap pada kebersihan kejujuran, dan akhlak pemimpin yang selalu pegang teguh janji. Ucapannya bisa dipegang. Jangan bicara A tapi tidak dilaksanakan. Saya kira berbahaya jika pemimpin Indonesia mencla-mencle. Satu hari bilang A lalu bilang B, jam 2 tahu lalu jam 3 tempe," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyindir dengan menyatakan, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menyelesaikan tugas 5 tahun di DKI dan pemimpin boneka.
5. Prabowo: Bahaya Jika Pemimpin Indonesia Mencla-mencle
|
|
"Sabda pandhita ratu, tan kena wola wali. Berbudi bawa laksana. Berbahaya, jika pemimpin Indonesia mencla-mencle. Gunakan hak pilih saudara," demikian tweet Prabowo pada pukul 12.00 WIB, Senin (17/3/2014).
Jika diartikan, ungkapan 'sabda pandhita ratu, tan kena wola wali' artinya adalah 'ucapan seorang pemimpin sekali ucap tidak boleh berubah-ubah'. Sedangkan 'berbudi bawa laksana' artinya mempunyai sifat teguh memegang janji setia pada janji.
Dua hal yang disampaikan Prabowo adalah ungkapan luhur dari orang Jawa. Dua wejangan itu biasa diberikan untuk mengingatkan orang lain akan pentingnya keteguhan kepada komitmen. Teguh dan setia dengan apa yang telah dipilih, setia dengan apa yang diucapkan, dan dijanjikan pantang mencabut kembali pilihan, seberapa pun berat risiko yang harus ditanggung oleh pilihan itu.
Sedangkan dua kalimat berikutnya jelas diarahkan kepada siapa. Saat ditanya soal pencapresan Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (16/3/2014), kemarin, Prabowo juga sudah menyindir langsung Jokowi.
"Kita berharap pada kebersihan kejujuran, dan akhlak pemimpin yang selalu pegang teguh janji. Ucapannya bisa dipegang. Jangan bicara A tapi tidak dilaksanakan. Saya kira berbahaya jika pemimpin Indonesia mencla-mencle. Satu hari bilang A lalu bilang B, jam 2 tahu lalu jam 3 tempe," ujar Prabowo.
Prabowo juga menyindir dengan menyatakan, Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menyelesaikan tugas 5 tahun di DKI dan pemimpin boneka.
Halaman 2 dari 12
