.webp)
"Saya yakin tidak akan mundur. Karena dia taat loh dengan aturan, Pak Jokowi itu," ujar Wakil Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat dihubungi detikcom, Selasa (18/3/2014)
Menurutnya, Jokowi tidak perlu mundur sebagai gubernur, cukup melakukan cuti. Karena mengenai hal itu, kata dia, sudah ada aturan perundang-undangannya.
"Selama masih bisa bekerja (sebagai gubernur) dan dianggap masih mampu, kenapa harus mengundurkan diri. Kita realistis juga. Kalau Projo itukan relawan yang mendukung Jokowi. Sah-sah saja. Masih banyak PR yang masih harus dikerjakan," tuturnya.
Prasetyo juga meyakini tidak ada dorongan dari partainya agar Jokowi mundur dari gubernur. Kebijakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan pencapresan Jokowi sudah cukup bijak.
"Saya bangga dengan Ibu Ketum, Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai negarawan memutuskan pencapresan Jokowi. Sudah cukup. Tidak ada aturan (di PDIP) dia harus mundur. PDIP taat aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini,"pungkasnya.
Kalangan PDIP Pro Jokowi (Projo) menyarankan Jokowi mundur dari kursi gubernur DKI Jakarta.
"Sebaiknya Jokowi mundur sebagai gubernur. Memasuki masa kampanye Pileg 2014, suhu politik meningkat terutama isu seputar Pilpres 2014," ujar Budi Arie Setiadi, Koordinator Nasional Relawan Pro Jokowi kepada detikcom, Selasa (18/3/2014).
Jadwal kegiatan yang padat dinilai bisa membuat konsentrasi Jokowi terkendala waktu sehingga Jokowi perlu mundur dan fokus ke Pileg dan Pilpres. Menurut Budi, garis kebijakan Pemda DKI sudah diletakkan fondasinya oleh Jokowi. Sistem Pemda DKI juga sudah jalan. Masyarakat Jakarta mengharapkan pelayanan yang terbaik. Wagub Basuki Tjahaja Purnama dinilai sudah cukup baik meneruskan fondasi yang sudah dibangun Jokowi.
(rmd/van)
