Soksi & Penyelamat Golkar Resmi Calonkan Wiranto

Soksi & Penyelamat Golkar Resmi Calonkan Wiranto

- detikNews
Rabu, 08 Des 2004 18:10 WIB
Jakarta - Sentra Organisasi Karyawan Swamandiri Indonesia (Soksi) yang merupakan onderbouw Partai Golkar dan Gerakan Pemuda Penyelamat Partai Golkar (GPP PG) resmi mencalonkan Wiranto sebagai ketua umum Partai Golkar.Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Soksi Oetojo Oesman dalam jumpa pers di Hotel Crown Plaza jalan Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Rabu (8/12/2004).Dituturkan dia, sedikitnya ada 3 alasan mengapa memilih Wiranto yang akan diusung dalam Munas VII Partai Golkar yang akan berlangsung pada pertengahan Desember 2004."Kami menilai Wiranto mampu mengembangkan demokrasi dan bisa menyelamatkan visi serta jadi diri Partai Golkar. Karena jangan sampai rakyat justru antipati terhadap partai," ujar Oetojo.Kemungkinan Wiranto untuk lolos dalam pencalonan, lanjut dia, juga tetap besar. "Pencalonan itu tidak impossible, karena rancangan tatib yang disiapkan DPP itu nanti Munas yang akan mengadopsi," katanya.Menurut Oetojo, saat ini Golkar sudah cenderung mendukung status quo. "Oposisi yang dilakukan Golkar sekarang sudah tidak jelas dan cenderung pro status quo, yang menyebabkan telah terjadinya dinamika di dalam partai. Itu merupakan tanda-tanda sudah menempatkan partai dalam kondisi yang buruk. Untuk itu perlu dilakukan pembaruan dalam pengelolaan manajemen organisasi partai Golkar," tukasnya.Edwin Ricardo dari GPP PG yang juga merupakan Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), onderbouw Golkar menyatakan, dukungan Akbar Tandjung selaku ketua umum Partai Golkar terhadap Koalisi Kebangsaan sudah jelas tidak menghormati proses politik yang terjadi di Indonesia."Akbar telah kehilangan legitimasi atas ketidakmampuannya memahami kehendak rakyat. Partai Golkar juga menuntut transparansi keuangan DPP. Apalagi mengingat Akbar pernah menjadi terdakwa dalam kasus Bulog," ujar Edwin.Baik Soksi maupun GPP PG juga mendesak agar dalam Munas mendatang, DPD II diberikan hak suara. Sejauh ini, sudah lebih dari 370 DPD II akan menuntut diberikan hak pilih dalam Munas. (sss/)


Berita Terkait