Komisi II Pertanyakan Dana Hansip yang Jaga TPS

Jakarta - KPU menunggu keputusan DRR untuk menyetujui anggaran tambahan untuk pengadaan 2 orang satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas/Hansip) di setiap TPS. Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar mengatakan belum bisa memastikan apakah anggaran itu bisa disetujui atau tidak.

"Menuju hari H tenyata ada problem mengenai linmas. Salah satunya kami lihat dalam keputusan kesimpulan rapat dengar pendapat soal anggaran tidak ada yang secara ekplisit mendiskusikan pengadaan dua anggota linmas," kata Agun di Kantor Pusat Bawaslu, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, kamis (13/3/2013).

Agun menambahkan, setuju atau tidaknya DPR berdasarkan dari kesiapan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. Menurutnya sudah ada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang menjadi salah satu mitra pengawas pemilu. Anggaran Rp 847 miliar untuk PPL juga sudah disetujui.

"Yang aneh buat saya justru yang mendapat persetujuan itu justru tidak dilanjuti. Nah coba dibandingkan Rp 1,3 triliun untuk linmas dengan 800 miliar untuk PPL. Kami berpikir di Komisi II dengan UU yang ada kalau semua bisa dipenuhi, abaikanlah dana saksi." kata Agun.

Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp 1,7 triliun untuk kebutuhan pengadaan 2 orang personel linmas di TPS dan biaya pendirian TPS. Anggaran tersebut disetujui Kemeneku sebesar Rp 1,3 triliun dari Rp1,7 triliun yang diajukan oleh KPU. Saat ini anggaran tersebut masih menunggu persetujuan dari DPR.

(slm/trq)