.webp)
"Dunia pendidikan orang Indonesia ini mau mencari orang yang gagah atau pintar? Kalau orang gagah cari yang koruptor," kata Ketua Umum Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Mahmud Fasa, di Kemendikbud, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2014).
Mahmud membacakan isi somasi yang dilayangkan kepada Mendikbud, Majelis Rektor dan Panitia SNMPTN 2014. Ada pun isinya sebagai berikut:
1. Merevisi segera peraturan yang dibuat dengan menghapus disabilitas termasuk buta warna dalam penerimaan peserta didik menjadi lebih sederhana dan berbelit-belit.
2. Menuntut saudara meminta maaf kepada disabilitas Indonesia melalui sekurang-kurangnya 5 koran nasional.
3. Mengganti para rektor universitas yang membuat kebijakan diskriminasi bagi penyandang disabilitas.
4. Somasi ini dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak surat somasi ini dikeluarkan. Bila diabaikan, maka kami akan:
1.1 Menggalang seluruh komponen disabilitas Indonesia melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran
1.2 Melanjutkan pengaduan ke Komnas HAM, Ombudsen, DPR hingga Presiden dan UNESCO
1.3 Melapor gugatan class action ke Pengadilan Tata Negara
"Ada undang-undang yang bilang tidak boleh dibedakan pendidikan bagi disabilitas. Karena itu dalam somasi kami berani menggugat secara hukum karena kami punya landasan hukum. Ini meruntuhkan martabat Perguruan Tinggi di Indonesia yang menolak calon pelajar disabilitas," tegas Mahmud yang penyandang tunadaksa ini.
Somasi tertulis itu diberikan kepada oleh Kasie Sistem Pembelajaran Dikti Kemendikbud Eva Wany dan Kepala Studi Kemahasiswaan Sub Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Widyo Dinarso. Mendikbud M Nuh diketahui sedang mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Surabaya hari ini.
Eva mengatakan, pihaknya masih dalam tahap penyusunan peraturan menteri (permen) bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, hingga saat ini Permen itu belum ditandatangani Mendikbud.
"Kita lagi susun permen pendidikan khusus, namun belum ditanda tangani menteri. Sehingga, tidak ada yang dibedakan. Perguruan Tinggi bukan menolak sebetulnya, tapi belum siap karena fasilitasnya belum tersedia. Kami harus tahu memfasilitasi apa saja perlu kami data sehingga bisa tahu berapa yang dibutuhkan Perguruan Tinggi," jawab perempuan yang mengenakan kerudung berwarna merah muda.
Perwakilan Kemendikbud memastikan somasi tersebut akan disampaikan kepada Mendikbud sepulang dari dinasnya.
(nwk/nwk)
