PD Klaim Program Pro Rakyat Milik SBY, PPP: Rakyat yang Berhak Menilai

Jakarta - Sekjen PPP Romahurmuzy tak mempermasalahkan klaim PD bahwa program pemerintahan pro rakyat adalah milik SBY dan bukan menteri koalisi. Itu merupakan hak PD sebagai pemimpin koalisi dan rakyat dipersilakan menilai.

"Biarkan saja. Klaim itu hak Partai Demokrat sebagai pimpinan koalisi. Kita hormati. Kita kembalikan pada rakyat yang berhak menilai," kata politisi yang biasa dipanggil Romi ini kepada detikcom, Rabu (11/3/2014).

Menurut Romi, pernyataan-pernyataan tersebut dikeluarkan PD untuk mengembalikan kepercayaan publik pada partai berlambang bintang mercy tersebut. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan saling lempar pernyataan, namun gagasan akan masa depan.

"Masyarakat kita pintar menilai. Yang dibutuhkan kan mengembalikan kepercayaan publik pada parpol. Sekarang tingkat kepercayaan mereka pada titik nadir. Itu bukan tugas yang mudah. Memberikan harapan tentang masa depan bukan masa sekarang atau masa lalu," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat melalui juru bicaranya Nurhayati Ali Assegaf menilai partainya sudah bekerja keras mendongkrak elektabilitas, salah satunya dengan mensosialisasikan program pemerintahan yang diklaim sebagai gagasan SBY, bukan menteri partai koalisi.

"Kalau ada program Bidik Misi, itu program SBY, bukan menteri. Subsidi pertanian itu programnya SBY, karena SBY yang selalu memikirkan rakyatnya," ujar Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014).

"Ini program Pak SBY, bukan program menteri-menteri koalisi," tegasnya.

(trq/trq)