.webp)
"Perlu kajian guna menata Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menjadi satu kementerian. Dan ini tugas kabinet mendatang," usul Deputi IV Bidang Pendidikan dan Agama Menko Kesra, Prof Dr R Agus Sartono MBA dalam jumpa pers di Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2014).
Agus memaparkan Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia menunjukkan 4 kelemahan yakni infrastruktur, inovasi, ketersediaan teknologi serta pendidikan tinggi dan riset.
Untuk masalah infrastruktur, imbuh Agus, sudah dicarikan jalan keluarnya sejak 2 tahun lalu dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Peningkatan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) dan sudah mulai terlihat hasilnya.
Nah, untuk 3 kelemahan lainnya yakni inovasi, ketersediaan teknologi serta pendidikan tinggi dan riset perlu dicarikan solusi.
"Sayangnya saya amati ketiga (kelemahan) ini belum diatasi secara sistematis. Banyak pandangan riset hanya dilakukan untuk naik pangkat dan level. Kita punya Kemenristek tapi dia tidak punya grand design. Jadi blue print riset ke depannya seperti apa tidak punya. Padahal indikator kemajuan riset itu paling tidak disiapkan 10 tahun sebelumnya," kata Agus.
Begitu pula kelemahan di bidang pendidikan. Ada jurang yang besar antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya dalam hal akses pendidikan.
"Tingkat pendidikan kelompok termiskin hanya 4,4 persen yang sampai Perguruan Tinggi. Sedangkan yang terkaya bisa mencapai 43,6 persen mampu sampai Perguruan Tinggi. Gap itu akan nampak berpotensi menimbulkan kerawanan sosial dan mengancam ketahanan nasional. Kalau ini tidak kita atasi melalui pendidikan tadi, akan mengancam kestabilan nasional," jelas dia.
Belum lagi, Indeks Inovasi Global Indonesia jika dibanding dengan negara Brasil, India, Korsel dan Malaysia adalah yang paling rendah meliputi investasi di bidang SDM, riset, pendidikan hingga kolaborasi riset kampus dan industri. Dari segi pendidikan, struktur angkatan kerja Indonesia tahun 2013 menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih dari 60% lulusan SMP.
"Oleh karena itu harus banyak program yang memperkecil gap ini," imbuhnya.
(nwk/nrl)
