Sampah Politik di Ruang Publik

Di Mana Tanggung Jawab Caleg dan Parpol?

- detikNews
Selasa, 11 Mar 2014 13:41 WIB
Caleg memasang atribut kampanye di pohon-pohon. (Foto: Wawan)
Jakarta - Pemasangan atribut kampanye kian tidak memperhatikan etika. Alat peraga yang semula jadi media para calon legislator mengenalkan diri ke publik, justru membuat masyarakat menjadi jengkel. Mulai dari spanduk, poster, stiker, baliho hingga bendera partai dipasang sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, di pohon, di tiang-tiang secara bertumpuk-tumpuk hingga merusak pemandangan.

Alat peraga itu menjadi sampah visual yang merebut ruang publik. Celakanya lagi, kondisi demikian bukan hanya terjadi kali ini, melainkan sudah berulang-ulang pada tidak musim kampanye. Sampah-sampah visual dibiarkan begitu saja mengotori lingkungan. Siapa yang mesti bertanggung jawab atas sampah-sampah iklan politik itu?

"Yang mesti bertanggung jawab harusnya yang memasang dan menyebar sampah visual dong, bukan rakyat. Dalam hal ini yang nyuruh masang dan nebar kan si caleg dan si parpol, ya mereka harus tanggungjawab,” kata Sumbo Tinarbuko, Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta, ketika dihubungi detikcom, Senin (10/03/2014).



Namun, dia pesismistis partai dan caleg akan mau bertanggung jawab jika berkaca pada pengalaman Pemilu 2004 dan 2009. Apalagi, KPU juga dianggap tidak berdaya mengatasi sebab tak tegas menegakkan sanksi bagi para pelanggar sesuai Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2013. “Karena belakangan ini KPU lebih konsentrasi mengurusi kartu suara, bukan para pelanggaran alat peraga lagi,” ujarnya.

Bagi Sumbo sampah visual adalah teror parah yang tidak bisa dipandang sepele. Pasalnya, dari segi desain, iklan itu membuat kreativitas jadi tumpul, sebab bentuk dan isinya hampir sama. Pemasangannya pun menjarah ruang publik karena ada hampir di tiap sudut.

“Teror visual itu kan mereka meneror, memasang tanpa mau membersihkan. Dan orang lain juga memasang di tempat yang sama itu sebabnya kami sebut sebagai teror visual, lebih tepatnya mereka teroris visual,” kata Sumbo menguraikan.

Sumbo Tinarbuko, salah satu tokoh yang merasa gerah atas sampah-sampah visual itu akhirnya tak tinggal diam. Dia menginisiasi gerakan yang disebutnya Reresik Sampah Visual di DKI Yogyakarta pada akhir Maret 2012. Sejak didirikan, komunitas tanpa jabatan struktural ini sudah melakukan 21 kali aksi “pembersihan” sampah visual di kota Gudeg itu.

Tapi, pria yang juga mengajar di beberapa universitas di Yogyakarta ini menegaskan, komunitas Reresik Sampah Visual tak sekedar tukang nyabut sampah. Melainkan sekelompok anak muda yang peduli pada lingkungan dan mencintai pohon.

Kegerahan yang dirasakan Sumbo bukan tanpa dasar. Dia bahkan menyebut iklan-iklan luar ruang yang dipasang secara membabi buta itu bagai teror. “Satu pohon itu minimal untuk bernafas bagi dua orang, kalau pohonnya di paku, lama-lama akan mati, dan kita sulit mendapat oksigen,” dia menjelaskan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebut setiap peraturan harus dikuti oleh pengawasan yang memadai. Masing-masing lembaga yang berwenang harus mengaplikasikan perannya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membuat peraturan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan mengawasi serta mencegah pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu.

Siti menekankan kalau ada moratorium iklan politik di televisi harus diikuti dengan tertib pemasangan atribut kampanye di berbagai tempat umum. Artinya, meski diperbolehkan mestinya KPU punya batasan yang tegas serta proporsional agar kondisi lingkungan serta pemandangan kota menjadi rusak. “Iya itu kan sekarang banyak pepohonan yang penuh paku dan tali buat pasang atribut kampanye caleg dan parpol,” ujar Siti kepada detikcom, Senin (10/03/2014).




(hat/brn)