.webp)
"Kalau di (tingkat) provinsi 12 parpol tidak ada yang telat. Tapi laporan yang masuk, di 3 kabupaten ada beberapa parpol yang telat. Di Timur Tengah Selatan ada 1 partai yang terlambat, yaitu PDI-P. Lalu di Ngada, ada 2 partai yang terlambat yaitu PPP dan PBB. Terus di Sumba Barat Daya, ada 2 partai yaitu PKB dan PBB," kata ketua KPU NTT Johanes Depa di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Senin (10/3/2014).
Menurutnya, keempat partai itu ada yang terlambat dan ada juga yang justru tidak menyerahkan laporan dana kampanye. "Ada yang datang menyerahkan besoknya, tapi itu sudah melampaui waktu," ujarnya.
Padahal menurut Johanes, KPU Provinsi NTT diberi batas waktu menerima laporan dana kampanye peserta pemilu paling lambat hari Minggu 2 Maret hanya sampai pukul 18.00 WITA.
Tak hanya partai politik, rupanya ada caleg DPD yang juga terlambat menyerahkan laporan dana kampanye kepada KPU Provinsi. Khusus untuk DPD, memang laporan dana kampanye diserahkan ke KPU provinsi masing-masing.
"Calon DPD di NTT yang menyerahkan laporan dana kampanye hanya 35 orang, yang tidak menyerahkan 6 orang. Alasannya kita tidak tahu. Tapi berdasarkan fakta yang kita kelola, mereka tidak menyerahkan sampai waktu yang ditentukan," paparnya.
Atas keterlambatan itu, KPU NTT berkoordinasi dengan KPU RI untuk menentukan sikap dan penegakan sanksi sebagaimana disepakati dalam peraturan KPU, bahwa terlambat menyerahkan lebih dari 18.00 terancam dibatalkan sebagai peserta pemilu.
"KPU provinsi mengelola fakta, sementara fakta ini kan eksekusi kewenangan pembatalan kesertaan itu ada di UU dan PKPU. Eksekusinya ada di KPU pusat," ujarnya.
(iqb/jor)
