35 Organisasi Disabilitas Somasi Kemendikbud, Protes Syarat SNMPTN 2014

Jakarta - 35 Organisasi penyandang disabilitas memprotes syarat Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2014 yang membunuh harapan mereka menjadi peserta SNMPTN. Mereka pun akan menyomasi Kemendikbud.

Dalam situs https://web.snmptn.ac.id/ptn/31 termuat jurusan-jurusan tertentu yang mensyaratkan calon peserta SNMPTN 2014 tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan, dan tidak buta warna keseluruhan maupun sebagian. Hal inilah yang membuat penyandang disabilitas dan keluarganya protes.

"Kita akan somasi Kemendikbud Rabu (12/3/2014)," ujar pengacara publik dari LBH Jakarta, Tigor Hutapea, kepada detikcom, Senin (10/3/2014).

Tigor menyatakan, SNMPTN sebelumnya mensyaratkan sehat jasmani dan rohani bagi peserta. Syarat SNMPTN 2014 menunjukkan pembatasan bagi penyandang disabilitas.

"Di Yogyakarta dan Padang ada yang merasa dirugikan karena melihat syarat itu yang berarti tidak akan diterima dengan jurusan yang dia masukkan," papar Tigor.

35 Organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) menyatakan sikap:

1. Kami menolak terhadap kebijakan persyaratan yang tidak memperbolehkan difabel menjadi peserta SNMPTN 2014, sebab persyaratan itu jelas inkonstitusional, melanggar hak asasi manusia dan melanggar prinsip hukum.

2. Kami mendesak Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan Panitia Pelaksana SNMPTN 2014 untuk segera mencabut persyaratan yang menghalangi difabel menjadi peserta SNMPTN 2014, dan mengumumkannya di media massa.

3. Kami mendesak Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk menindak tegas lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan kebijakan pendidikan dan implementasinya yang melakukan praktik diskriminatif terhadap difabel dan menegaskan untuk tidak mengulangi praktek diskriminatif terhadap difabel.

4. Kami mendesak Menteri Pendidikan Negeri Indonesia dan pemangku kebijakan di sektor pendidikan untuk segera menerapkan pendidikan inklusi di Indonesia pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan, dalam rangka memastikan terpenuhinya hak difabel atas pendidikan.

(nik/nrl)