Bawaslu: Surat Suara Lebih Tak Bisa Langsung Dimusnahkan

Jakarta - Jumlah surat suara yang dicetak oleh KPU untuk Pemilu Legislatif 9 April 2014, mengalami kelebihan karena angka daftar pemilih tetap (DPT) berkurang. Terhadap kelebihan ini, Bawaslu menilai tak bisa serta merta dimusnahkan.

"Aturannya surat suara yang dicetak itu harus sesuai jumlah DPT di tiap dapil. Bahwa ada kelebihan tidak bisa dimusnahkan, tapi itu menjadi dokumen negara," kata komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakpus, Senin (10/3/2014).

"Harus dibuatkan berita acaranya. Itu paling penting jangan sampai ada penyalahgunaan," imbuhnya.

Nelson mengatakan, KPU dan pihak perusahaan yang mencetak harus bisa menjelaskan berapa surat suara yang lebih dan dapil mana. Data itu harus spesifik sehingga jelas berapa kelebihannya.

"Yang pasti bagaimana kontrak KPU dengan perusahaan, kalau terlanjur (ada kelebihan) harap maklum dengan memastikan harus dicatat dalam berita acara, diamankan dan dimusnahkan pada saatnya," ujarnya. Pemusnahan dokumen negara menurutnya 6 bulan-2 tahun.

Terkait pengawasan Bawaslu atas kelebihan surat suara itu, Nelson mengatakan pihaknya belum mencermati khusus karena fokus pada pengawasan di kabupaten/kota.

"Kita belum dapat datanya, kita sedang mengawasi proses sortir surat suara di Kab/kota, lalu alokasinya sesuai DPT," ucap anggota DKPP itu.

Sebagaimana diketahui, proses percetakan surat suara mengalami pengurangan karena jumlah DPT berkurang akibat banyak pemilih meninggal dan sebagainya.

Komisioner KPU bidang logistik Arief Budiman, mengatakan ada 800 ribu kelebihan surat suara secara nasional. Arief belum merinci kelebihan itu di mana, namun pihaknya akan segera memusnahkan agar tak disalahgunakan. Meski belum jelas bagaimana proses pemusnahan itu.

"Mestinya sudah ketahuan (jumlah total), tapi saya tidak hapal daerah sini berapa. Tapi yang jelas secara nasional kelebihannya 800 ribu," kata Arief, Kamis (20/2) lalu.

(iqb/van)