.webp)
Hal ini diungkapkan dalam diskusi Dialog Empat Pilar MPR bertema "Akuntabilitas Dana Pemilu" di Ruang Presentasi MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/3/2014). Pembicara dalam diskusi ini adalah Ketua Fraksi Gerindra MPR Martin Hutabarat, anggota Tim Sosialisasi Kerja MPR Arif Budimanta, serta peneliti FITRA Ucok Kay Khadafi.
"Pemilu di Indonesia identik dengan barang mewah. Semua butuh uang banyak. Ini bisa menggerakkan ekonomi. Perputaran uang di daerah bisa menggerakan roda ekonomi sampai setahun ke depan," kata Martin yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI ini.
Namun Pemilu yang mahal juga bisa berakibat buruk pada pemilihan pemimpin. Publik jadi dibutakan oleh uang, bukan memilih berdasarkan kualitas seseorang.
"Karakter, integritas, dan intelektualitas yang tinggi, itu bukan ukuran yang pertama. Mungkin ketiga atau keempat. Ukurannya berapa kemampuan uangnya. Ada juga kekerabatan. Itu realitasnya," tambah Martin.
FITRA juga melihat bahwa saat ini uang masih jadi modal penting bagi mereka yang maju dalam Pemilu. Ideologi partai maupun calon belum menjadi pertimbangan pemilih.
"Bagi masyarakat kita bukan ideologi atau ketokohan yang bisa mendulang suara. Tetap uang," kata Ucok.
Terkait akuntabilitas dana Pemilu, FITRA mengapresiasi semua parpol yang melaporkan dana kampanye nya tepat waktu. Tapi dana tersebut belum tentu bebas manipulasi.
"Ini menurut saya masih tidak jujur. Masih banyak manipulasi data dari isian dana kampanye. Tidak usah cek ke lapangan. Total dana kampanye Rp 1,9 triliun lihat saja referensinya dengan uang yang dikeluarkan BI saat ini Rp 500 triliun. Padahal saat ini blm ada barang dan jasa. Itu artinya, dana kampanye KPU masih banyak manipulasi," papar Ucok.
Sementara Arif Budimanta yang juga Ketua DPP PDIP mengapresiasi usaha KPU dalam memastikan akuntabilitas dana Pemilu.
"Sumber dana dipertegas. Berdasarkan aturan KPU kan dijelaskan sumbernya. Itu sudah diatur. Proses pengawasan juga semakin intensif," kata anggota DPR Komisi XI ini.
(van/van)
